Agama 'Paling Benar' di NKRI Bukan Islam !

Kalau ada bentrok antara Ustadz dengan Pastur, pihak Depag, Polsek, dan Danramil harus menyalahkan Ustadz, sebab kalau tidak itu namanya diktator mayoritas. Mentang-mentang Ummat Islam mayoritas, asalkan yang mayoritas bukan yang selain Islam – harus mengalah dan wajib kalah. Kalau mayoritas kalah, itu memang sudah seharusnya, asalkan mayoritasnya Islam dan minoritasnya Kristen. Tapi kalau mayoritasnya Kristen dan minoritasnya Islam, Islam yang harus kalah. Baru wajar namanya.

Kalau Khadhafi kurang ajar, yang salah adalah Islam. Kalau Palestina banyak teroris, yang salah adalah Islam. Kalau Saddam Hussein nranyak, yang salah adalah Islam. Tapi kalau Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, yang salah bukan Kristen. Kalau amerika Serikat jumawa dan adigang adigung adiguna kepada rakyat Irak, yang salah bukan Kristen. Bahkan sesudah ribuan bom dihujankan di seantero Bagdad, Amerika Serikatlah pemegang sertifikat kebenaran, sementara yang salah pasti adalah Islam.

“Agama” yang paling benar adalah DEMOKRASI. Anti demokrasi sama dengan setan dan iblis. Cara mengukur siapa dan bagaimana yang pro dan yang kontra demokrasi, ditentukan pasti bukan oleh orang Islam. Golongan Islam mendapat jatah menjadi pihak yang diplonco dan dites terus menerus oleh subyektivisme kaum non-Islam.

Kaum Muslimin diwajibkan menjadi penganut demokrasi agar diakui oleh peradaban dunia. Dan untuk mempelajari demokrasi, mereka dilarang membaca kelakuan kecurangan informasi jaringan media massa Barat atas kesunyatan Islam.

Orang-orang non-Muslim, terutama kaum Kristiani dunia, mendapatkan previlese dari Tuhan untuk mempelajari Islam tidak dengan membaca Al-Quran dan menghayati Sunnah Rasulullah Muhammad SAW, melainkan dengan menilai dari sudut pandang mereka.

Maka kalau penghuni peradaban global dunia bersikap anti-Islam tanpa melalui apresiasi terhadap Qur’an, saya juga akan siap menyatakan diri sebagai anti-demokrasi karena saya jembek dan muak terhadap kelakuan Amerika Serikat di berbagai belahan dunia. Dan dari sudut itulah demokrasi saya nilai, sebagaimana dari sudut yang semacam juga menilai Islam.

Di Indonesia banyak musik dengan beragam aliran dan bahasa seperti jawa, sunda, minang atau bahkan arab. Namun, kebanyakan orang awam akan menilai bahwa lagu yang dinyanyikan dengan bahasa Arab pastilah lagu Islami. Pernah, sebuah grup musik yang kerap menggunakan bahasa arab ditanggapi oleh temannya: “Banyak nuansa Arabnya ya? Mbok lain kali bikin yang etnis ‘gitu…”

Lho kok Arab bukan etnis?

Bukan…, nada-nada arab bukan etnis, melainkan nada Islam. Nada Arab tak diakui sebagai warga etno-musik, karena ia indikatif Islam. Sama-sama kolak, sama-sama sambal, sama-sama lalap, tapi kalau ia Islam-menjadi bukan kolak, bukan sambal, dan bukan lalap.

Kalau Sam Bimbo menyanyikan lagu puji-puji atas Rasul dengan mengambil nada Espanyola, itu primordial namanya. Kalau Gipsy King mentransfer kasidah “Yarim Wadi-sakib…”, itu universal namanya. Bahasa jelasnya begini: apa saja, kalau menonjol Islamnya, pasti primordial, tidak universal, bodoh, ketinggalan jaman, tidak memenuhi kualitas estetik dan tidak bisa masuk jamaah peradaban dunia.

Itulah matahari baru yang kini masih semburat. Tetapi kegelapan yang ditimpakan oleh peradapan yang fasiq dan penuh dhon kepada Islam, telah terakumulasi sedemikian parahnya. Perlakuan-perlakuan curang atas Islam telah mengendap gumpalan rasa perih di kalbu jutaan ummat Islam. Kecurangan atas Islam dan Kaum Muslimin itu bahkan diselenggarakan sendiri oleh kaum Muslimin yang mau tidak mau terjerat menjadi bagian dan pelaku dari mekanisme sistem peradaban yang dominan dan tak ada kompetitornya.

“Al-Islamu mahjubun bil-muslimin”. Cahaya Islam ditutupi dan digelapkan oleh orang Islam sendiri.

Endapan-endapan dalam kalbu kolektif ummat Islam itu, kalau pada suatu momentum menemukan titik bocor – maka akan meledak. Pemerintah Indonesia kayaknya harus segera mervisi metoda dan strategi penanganan antar ummat beragama. Kita perlu menyelenggarakan ‘sidang pleno’ yang transparan 

Selanjutnya »

Jokowi Terjerat ' 9 Naga' ?

Indonesia Lawyer Club semalam, Selasa 21 Oktober 2014 mendadak riuh saat sosok fenomenal Kwik Kian Gie, tanpa basa basi mempertanyakan kebenaran rumor dikuasainya Jokowi oleh 9 taipan (pebisnis bermodal kuat keturunan Tiongkok / memiliki jaringan bisnis di Hongkong/China).

"Saya dengar kabar-kabar yang sudah meluas bahwa Jokowi dikendalikan oleh 9 taipan, orang- orang kaya yang mengendalikan, dan kabar ini sudah menyebar luas, dan tidak ada yang berani mengatakan, biarlah saya yang mengatakan. Bukan karena apa, tapi karena kecintaan saya. Tolong dibantah yang sekeras-kerasnya, dengan fakta yang sekeras- kerasnya bahwa ini tidak betul, karena kabar ini sangat meluas."

Sebagai kader yang sangat mencintai partainya, Kwik merasa harus mempertanyakan hal tersebut. Kwik adalah politisi senior sekaligus ekonom handal yang pernah menduduki jabatan strategis di negeri ini.

"Kader yang mencintai partainya (PDI P) harus jujur mengatakan apa adanya," demikian ungkap Kwik.

Sebagai kader senior PDI P Kwik tentu juga banyak mengetahui 'isi dapur' partai berlambang banteng itu. Kecintaanya kepada PDI P itulah yang mendorong Kwik tak ingin partainya dikuasai cukong.

"Saya melakukan ini karena kecintaan saya karena saya kader PDI P yang telah lama berjuang.. "

Kwik juga mempersoalkan kemunculan Sofjan Wanandi, seorang pengusaha dan sekaligus ketua Asosisi Pengusaha Indonesia (APINDO).

Sofjan Wanandi sudah sejak lama melobi Megawati untuk memasangkan Jusuf Kalla dengan Jokowi. Sejak 2013, di berbagai kesempatan, Sofjan menyatakan bakal mengeluarkan Rp 2 triliun bila Kalla dipasangkan dengan Jokowi.

APINDO sendiri berisi ribuan pengusaha Indonesia. Jaringan Apindo untuk Jokowi-Kalla semakin kuat karena Ketua Apindo, Franky Sibarani, menjadi anggota tim penggalangan dana pasangan Jokowi - JK.

"Kenapa jumlah menteri yang tadinya sedikit 18 atau 20, kemudian langsung dibantah oleh Sofyan Wanandi dan Jusuf Kalla tiba-tiba berubah, bahkan separo dari jumlah menteri itu untuk partai politik. Saya sebagai kader PDI P menjadi bingung."

"Lalu kemudian apa peran Sofyan Wanandi, memang dia adalah ketua APINDO, tapi mengapa dia arus muncul dimana-mana. Inilah yang memunculkan kesan kuat bahwa para taipan ini. Akibatnya orang mulai was-was entang kabinet ini, akan jujur, akan memberantas korupsi dan lain-lain," demikian tegur Kwik lantang.

Kwik pun menantang Tim Transisi untuk menjawab pernyataannya.

"Mumpung disini ada rumah transisi. Tolong dibantah dengan fakta-fakta yang nyata dan jelas," pinta Kwik.

Pernyataan Kwik Kian Gie langsung direspon luas di forum-forum internet. Kaskus contohnya, langsung merespon pernyataan Kwik tersebut.

Sayangnya, alih-alih memberi argumentasi yang meyakinkan, para pendukung Jokowi memilih untuk mencacimaki Kwik.

Tanggapan atas pernyataan Kwik Kian Gie juga dimunculkan Akbar Faizal. Akbar menyatakan kabar tersebut bukanlah hal baru. Akbar juga sempat terusik dengan kabar tersebut.

"Saya baru mendengar ini (secara terbuka dari Kwik Kian Gie). Tapi saya pernah samar-samar mendengarnya," kata Akbar di acara yang sama.

Akbar mengaku pernah memberanikan diri menanyakan kebenaran kabar samar tersebut langsung kepada Jokowi.

Jokowi, kata Akbar yang jadi Deputi bidang Infrastruktur, Perumahan Rakyat dan Transportasi Publik dalam Tim Transisi, membantahnya.

Pertanyaan disampaikan Akbar karena khawatir rekomendasi dirinya terkait persoalan transportasi dimentahkan karena tersiar kabar ada konglomerat otomotif yang mengendalikan Jokowi.

"Sorry mas Akbar, tidak benar. Dan saya yakin beliau (Jokowi) tidak terlilit dengan sembilan taipan itu," kata Akbar menirukan jawaban Jokowi.

Entah siapa yang berbohong, karena pada kenyataannya, ada nama Edward Surjadjaja, putra William Surjadjaja, pendiri konglomerasi Astra, dalam beberapa proyek Jokowi. Tentu tak ada makan siang gratis.

-----

Pertanyaannya, siapakah 9 taipan yang dimaksud Kwik Kian Gie?

Ada nama-nama besar taipan Indonesia yang selama ini terlihat mendukung Jokowi-JK.

Sebut saja Antoni Salim, putra Soedono Salim, pemilik Salim Group, Boss Lippo Group James Riyadi, 'The Invisible' Tomy Winata dan kawan-kawannya(Rudy Raja Mas, Apiang Jinggo alias Yan Darmadi, Engsan, A Pow, Chandra dll), Kirana bersaudara pemilik Lion Air, Rusdi dan Kusnan, Edward Surjadjaja, Trihatma Kusuma Haliman si raja properti, Raja tekstil almarhum Lukminto dan 'Ratu Mall" Imelda Tio, Bankir Kevin Wu, Benny Chandra, Lia Anggraeni, Jhony Liem.

Mengetahui kiprah para taipan ini tak sulit. Cukup ketikkan nama-nama di atas pada mesin pencari di internet.

Mungkin Megawati akan membiarkan para taipan ini berkuasa demi menyelamatkan bisnis CPO miliknya, atau demi keselamatan diri dan keluarga dari ancaman gugatan pelanggaran hukum dan korupsi yang terjadi di eranya.

Maka tak berlebihan kiranya jika Kwik Kian Gie, merasa perlu mengingatkan seluruh rakyat dan pendukung Jokowi, bahwa ada harga yang harus dibayar sebagai efek kemenangan Jokowi.

Selanjutnya »

Mencari Presiden, Bukan Pemimpin Pesta

SAAT menjabat sebagai Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, Syarifuddin Prawiranegara dikenal sebagai Presiden yang paling miskin dalam sejarah Indonesia.

Meski pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan, Syarifuddin ternyata tidak mampu membeli gurita (popok) untuk membungkus badan anaknya. Istrinya, ketika itu, terpaksa menyobek kain kasur demi menutupi tubuh anaknya.

Saat itu, sang putri, Aisyah bertanya, “Kenapa Ayah tak punya uang padahal Ayah menteri, Bu?”

Lily, istri Syarifuddin Prawiranegara hanya bisa menyeka air matanya. Di depan si sulung, Lily berkata:

“Ayahmu menteri keuangan, Icah. Ayah mengurusi banyak sekali uang Negara, tetapi dia tak punya uang untuk membeli kain gurita bagi anaknya, karena Ayahmu sama sekali tak tergoda memakai uang Negara meski hanya untuk membeli sepotong kain gurita.”

Ucapan itu disampaikan Lily pada Aisyah atau Icah, putri pertama Syafruddin Prawiranegara yang dikutip dari lembar pertama buku Presiden Prawiranegara, yang ditulis Akmal Nasery Basral.

Saat Syarifuddin meninggalkan keluarganya untuk memimpin Sumatera, Lily harus berjualan sukun goreng di pinggir jalan. Semua itu dilakukan Lily untuk menghidupi keempat anaknya. Lily mengatakan berjualan sukun goreng lebih baik ketimbang korupsi.

Pilihan Lily itu ternyata membuat Aisyah protes. Si kecil mengatakan kenapa kita tidak meminta bantuan Soekarno dan Hatta saja. Hal ini tent bukanlah hal sulit untuk dilakukan keluarganya. Mengingat Syarifuddin adalah orang yang dipercaya Soekarno untuk memimpin Pemerintahan Darurat.

Di situlah Lily mengatakan bahwa Syarifuddin mengajarkannya untuk tidak bergantung kepada orang lain dan menjadi peminta-minta.

Farid Prawiranegara, anak keempat Syaruddin membenarkan perjuangan ibunya, yang sampai menjual sukun goreng untuk mencukupi kebutuhan hidup dan membeli susu bagi anaknya yang masih kecil.

“Ya, saya pernah mendapat cerita dari ibu. Ibu saya tidak malu berjualan sukun goreng dan tidak mengeluh ditinggalkan suaminya untuk melaksanakan tugas negara,” kata Farid dalam bedah buku “Presiden Prawiranegara” tahun 2011 di Pandeglang.

Usai mengungkapkan kata-kata itu, Farid tertunduk. Kemudian tangannya mengambil kacamata dan meletakkan di atas meja. Telunjuk tangan kanannya mengusap setetes air yang keluar dari kedua matanya.

“Maafkan saya. Saya tidak bisa menahan kesedihan kalau mengingat kembali kisah itu,” kata Farid.

Begitulah Presiden Syarifuddin Prawiranegara memberikan definisi kepemimpinan sebenarnya di mata kita. Pemimpin yang lebih miskin dari rakyatnya. Dia memilih hidup “sangat sederhana” sebagai wujud cinta kepada rakyatnya. Jauh dari gaya menghambur-hamburkan uang hanya untuk sebuah pesta.

“..Berhematlah sehemat-hematnya, jangan membeli apabila tak perlu sama sekali, Tanyalah pada tetangga, apakah dia tidak kekurangan sesuatu apapun dan apabila kita mempunyai persediaan makanan buat lebih dari lima hari, berikanlah kelebihan itu kepada tetangga yang kekurangan itu, ” kata Syarifuddin.

Meski hanya menjabat sebagai Presiden sementara tak lebih dari 207 hari, tapi Syarifuddin telah mewarisi keteguhan prinsip sebagai seorang pemimpin negeri. Pemimpin yang mengajak rakyatnya untuk takut kepada Allah dan yakin kemakmuran hanya dapat diraih dengan ikhtiar dan doa kepada Ilahi.

”…Maka, jikalau kita hendak membangun suatu masyarakat yang bukan saja makmur, tetapi juga adil, kecuali minta pertolongan rasio dari ilmu ekonomi, kita harus terlebih dahulu mohon pertolongan Ilahi. “

Kondisi ini tentu jauh dari kondisi para pemimpin saat ini. Janji mereka banyak diingkari. Mengaku anti korupsi tapi justru naik dari partai dengan rangking korupsi tertinggi. Janji akan hidup sederhana sehari-sehari tapi diam-diam naik jet pribadi. Inilah yang tidak dilakukan Syarifuddin. Karena Indonesia mencari presiden, bukan pemimpin pesta.

Selanjutnya »

Benarkah SBY & KMP Perampok Suara Rakyat ?

Kwik Kian Gie

Argumen bahwa Pilkada melalui DPRD merampas hak rakyat sangat banyak dipakai oleh yang pro Pilkada langsung. Marilah kita berpikir jernih dan jujur. Rakyat yang mana ? Jumlah rakyat yang ikut Pilpres adalah 70 juta untuk Jokowi dan 62 juta suara untuk Prabowo. Jokwi memperoleh 53% suara rakyat. Dari perbandingan angka ini saja tidak dapat dikatakan seluruh rakyat merasa haknya dirampas. 62 juta suara bukannya nothing.

Dalam poster kampanye gambar yang dijadikan template yalah Bung Karno, Megawati dan Jokowi. Pikiran Bung Karno tentang Demokrasi sangat jelas, yaitu Demokrasi Perwakilan, dan itupun ditambah dengan asas pengambilan keputusan yang tidak didasarkan atas pemungutan suara melulu. Dia menggunakan istilah diktatur mayoritas dan tirani minoritas untuk mempertegas pendiriannya. Dia juga selalu mengemukakan apakah 50% plus satu itu Demokrasi ? Apakah 50% plus satu itu boleh dikatakan sama dengan “Rakyat” ?

Jumlah rakyat yang menggunakan hak pilihnya termasuk yang tertinggi di dunia. Apakah penggunaan hak politiknya yang berbondong-bondong itu karena sangat sadar politik ataukah datang untuk menerima uang dari para calon legislatif maupun eksekutif yang dipilih secara langsung ?

Kalau 5 tahun yang lalu uang yang harus dikeluarkan untuk menjadi anggota DPR rata-rata sekitar Rp. 300 juta, di tahun 2014 sudah menjadi Rp. 3 milyar.

Demokrasi, walaupun sistem perwakilan membutuhkan rakyat yang sudah cukup pendidikan dan pengetahuannya. Marilah kita sangat jujur terhadap diri sendiri. Apakah bagian terbesar dari rakyat Indonesia sudah cukup pendidikannya ? Para calon presiden sendiri mengemukakan betapa tertinggalnya bagian terbesar dari rakyat kita dalam bidang pendidikan yang dijadikan fokus dari platformnya. Berbicara soal pilkada langsung rakyat digambarkan sebagai yang sudah sangat kompeten menjadi pemilih yang sangat bertanggung jawab.

Melihat demikian banyaknya orang yang demikian luar biasa semangatnya untuk memasuki arena penyelenggaraan negara, kita patut tanya pada diri sendiri tentang apa motifnya ? Apakah mereka demikian semangat, demikian ngotot, bersedia mengeluarkan uang, bersedia menggadaikan harta bendanya untuk menjadi anggota legislatif atau eksekutif itu karena demikian luar biasa cintanya kepada bangsa, ataukah sudah membayangkan harta dengan jumlah berapa serta ketenaran dan kenikmatan apa yang akan diperolehnya ?

Saya berhenti menulis ini karena Kompas tanggal 22 September 2014 baru datang dengan head line “Wakil Rakyat di Daerah Tergadai”. Isinya bahwa surat pelantikan sebagai anggota DPRD sudah laku dan sudah lazim dijadikan agunan untuk memperolh kredit dari berbagai bank.” Satu bukti lagi bahwa Pilkada langsung berakibat sepert ini yang sangat memalukan.

Selanjutnya »

Simbol Islam,"Bendera ISIS", dan Sikap Kita

Tema “Negara Islam di Irak dan Syam” (ISIS) saat ini sedang mencuat. Kemunculan organisasi ini juga diiringi dengan semakin terkenalnya sebuah simbol atau bendera hitam bertulis “La Ilaha illallah” dan “Muhammad Rasul Allah”. Hal tersebut karena organisasi ini gemar sekali menunjukkan simbol itu dalam setiap aktivitasnya. Kemunculan ISIS yang sering menggunakan bendera dan simbol tersebut secara tidak langsung membentuk opini bahwa: jika muncul bendera hitam bertuliskan “La Ilaha illallah” dan “Muhammad Rasul Allah” maka di situ ada ISIS atau ada pendukung ISIS.

Bagaimana seharusnya kita menyikapinya? Berikut ini analisis yang mudah-mudahan bermanfaat untuk pembaca.

Sejarah Bendera Rasulullah SAW

Dalam sejarah Islam, ada beberapa macam bendera. Di antaranya ada yang dinamakan liwa’ dan ada juga yang dinamakan rayah. Beberapa ulama membedakan antara keduanya.

Liwa’ adalah bendera yang dipasang di ujung tombak, tidak selalu dikibarkan, hanya dikibarkan dalam kondisi penting saja, dan berfungsi untuk menunjukkan posisi panglima perang.

Adapun rayah adalah bendera yang diberikan kepada pasukan, dipasang di ujung tombak dan selalu dikibarkan. Sebuah pasukan bisa mempunyai beberapa rayah.

Dalam sebuah hadits, Al-Barra’ bin ‘Azib RA ditanya tentang rupa bendera rayah di zaman Rasulullah SAW, beliau menjawab, “Warnanya hitam, bentuknya persegi, dan terbuat dari kain.” (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi)

Ibnu Abbas RA mengatakan, “Bendera rayah di zaman Rasulullah SAW berwarna hitam, sedangkan bendera liwa’-nya putih. Tertulis di dalamnya kalimat La Ilaha illa Allah, Muhammad Rasulullah.” (HR. Abu Syaikh, Akhlaqun Nabi SAW).

Ada juga ulama yang mengatakan tidak ada beda antara rayah dan liwa’. Misalnya adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan bahwa keduanya adalah sama. Keduanya dibuat untuk menunjukkan posisi panglima perang tertinggi, pemimpin pasukan, atau lainnya. Liwa’ di zaman Rasulullah SAW ada yang berwarna hitam, putih, dan coklat debu. Sedangkan rayah-nya berwarna hitam dan kuning.

Sejarah Stempel Rasulullah SAW

Di samping bendera, Nabi Muhammad SAW juga dikenal memiliki sebuah stempel yang sering digunakan dalam surat menyurat. Stempel tersebut bertuliskan “Allah”, “Rasul”, dan “Muhammad”. Beberapa kalangan membaca tulisan pada stempel tersebut dari bawah ke atas menjadi, “Muhammad Rasul Allah”.

Peninggalan dari stempel tersebut disimpan di Istana Topkapi, Turki, oleh Kesultanan Ottoman. Bentuk dari stempel tersebut dapat dilihat dari beberapa replika surat yang pernah dibuat oleh Rasulullah, di antara pada surat Rasulullah SAW yang ditujukan untuk Negus Raja Ethopia dan untuk Al-Muqauqis salah seorang penguasa di Mesir.

Surat Nabi Muhammad SAW untuk Al-Muqauqis salah seorang penguasa di Mesir, serta replikanya. (travel.maktoob.com)

Replika motif stempel Rasulullah SAW. (faculty.kfupm.edu.sa)

Replika Surat Nabi Muhammad SAW untuk Heraklius Kaisar Romawi Timur. (faculty.kfupm.edu.sa)

Penggunaan Simbol Islam

Dengan adanya catatan hadits mengenai bendera yang digunakan oleh Rasulullah SAW serta peninggalan sejarah berupa stempel Rasulullah SAW, maka hal tersebut menjadikan kedua entitas itu menjadi bagian dari simbol Islam, di antara berbagai simbol lainnya. Sehingga penggunaan kedua simbol ini akan berdampak kepada Islam itu sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung. Simbol Islam adalah suatu simbol yang memperlihatkan sebuah identifikasi dengan Islam, atau sebagian tradisi yang berhubungan dengan Islam.

Namun hingga saat ini belum ada kesepakatan di antara ulama atau organisasi yang merepresentasikan umat Islam sedunia mengenai aturan penggunaan simbol bendera dan stempel tersebut. Oleh karena itu, siapa pun merasa bebas untuk menggunakan kedua simbol tersebut. Dengan kata lain, simbol-simbol tersebut berpotensi digunakan secara bebas dalam berbagai bentuk dan tindakannya, untuk berbagai tujuan.

Hal di atas dapat dianalogikan dengan simbol salib yang biasa digunakan oleh penganut Kristen dan simbol bintang David yang biasa digunakan oleh penganut Yahudi, di mana tidak ada aturan main tentang penggunaan kedua simbol ini. Sehingga siapapun bisa menggunakan simbol ini, baik itu penganut taat atau abangan, orang baik atau jahat, dan sebagainya.

Lain halnya dengan simbol bendera merah putih yang merupakan bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bendera ini diatur penggunaannya dalam BAB II UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan”. Sehingga penggunaannya tidak boleh lepas dari aturan yang sudah ditetapkan tersebut.

Penggunaan Bendera dan Stempel Rasulullah Masa Kini

Bentuk stempel Rasullah SAW di atas, selanjutnya digunakan oleh berbagai kalangan dengan berbagai bentuk varian untuk berbagai tujuan. Contohnya seperti Harun Yahya seorang penulis, yang menggunakan stempel Rasulullah SAW sebagai logonya, dengan modifikasi latar belakang menjadi warna kuning emas dan tulisan berwarna hitam.

Selain penggunaan di atas, bendera dan motif stempel Rasulullah SAW rupanya juga digunakan oleh beberapa kelompok sebagai benderanya. Rata-rata mereka menggunakan latar belakang warna hitam atau putih pada logo atau benderanya.

Ada banyak varian dalam bentuk bendera-bendera tersebut. Ada yang bertuliskan “Laa Ilaaha Illallah Muhammad Rasulullah” secara langsung, ada juga yang bertuliskan “Laa Ilaaha illallah, Muhammad Rasul Allah” (dengan motif stempel Rasul SAW). Hal ini kemungkinan karena perbedaan penafsiran terhadap hadits-hadits yang menyebutkan tentang bendera yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Rata-rata mereka mengklaim bahwa benderanya merupakan bendera yang digunakan Rasulullah SAW. Berbagai bentuk varian tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Bendera-bendera sejenis ini banyak digunakan oleh Hizbut Tahrir (sejak 1953an), Taliban (sejak 1997an), Al-Qaeda, Ash-Shabab di Somalia, Boko Haram di Nigeria, organisasi Negara Islam di Irak dan Syam (ISIS/Da’isy), dan lain-lain.

Akibat saking bebasnya penggunaan simbol-simbol Islam di atas, maka adakalanya simbol Islam tersebut digunakan untuk tindakan-tindakan yang justru tidak dibenarkan oleh Islam.

Contohnya kelompok Boko Haram yang belakangan muncul di Nigeria. Kelompok ini mengundang kontroversi. Pasalnya kelompok ini berkali-kali melakukan aksi yang tidak dibenarkan dalam Islam, contohnya seperti menculik 200 pelajar putri. Padahal kelompok ini menggunakan salah satu simbol Islam di atas.

Boko Haram tidaklah mewakili Islam atau umat Islam. Organisasi ini hanyalah bikinan pihak-pihak yang sedang melakukan konspirasi merusak persatuan Nigeria dan melemahkan wilayah utara secara politik, ekonomi, dan keamanan. Namun secara langsung juga berefek pada membuat buruk citra Islam di mata dunia. Demikian seperti dikatakan Daud Imram Malasa, seorang aktivis Islam dan ketua umum Organisasi Persatuan Muslimin Nigeria, dalam artikelnya yang dirilis oleh Islamion, Ahad (11/5/2014) yang lalu.

Contoh lainnya adalah organisasi ISIS. ISIS dapat diduga dibiayai oleh kelompok intelijen yang berkepentingan secara regional. Demikian seperti analisis M Lili Nur Aulia yang termuat dalam tulisan berjudul “Asal Muasal ISIS dan Perkembangannya” di dakwatuna, Senin (30/6/2014) yang lalu.

Muhammad Bashar Al-Faidhi, juru bicara Asosiasi Ulama Muslim Irak mengungkapkan bahwa sebenarnya ada 4 kekuatan pendorong revolusi di Irak, yaitu kaum revolusioner kesukuan; faksi utama perlawanan di Irak seperti Pasukan Rasyidin, Pasukan Tabi’in, Al-Ishrin Revolusioner, “Pasukan Muhammad sang Penakluk”, dll; Dewan Militer Revolusioner Irak; dan organisasi yang disebut ISIS. Dalam pernyataannya tersebut, Muhammad Bashar Al-Faidhi mengatakan bahwa ISIS sebenarnya hanya berjumlah kecil. Tapi, media membesar-besarkan kekuatan organisasi ini, dan menunjukkan seolah-olah ISIS itu adalah pemain tunggal atau utama di sana, untuk tujuan yang tidak baik. Demikian pernyataannya sebagaimana dimuat pada situs Ikhwanweb, Kamis (19/6/2014) yang lalu.

Kelompok ISIS pun tidak segan-segan menuduh orang lain yang di luar kelompoknya sebagai orang kafir. Hal ini terungkap dalam pernyataan Gamal Sultan Pemred Al-Mesyroon, Jum’at (1/8/2014), yang mengatakan bahwa ISIS menganggap Ikhwanul Muslimin kafir. ISIS juga mengatakan bahwa anggota partai adalah kafir. Perilaku ISIS tersebut dikenal dengan istilah “Fitnatut Takfir” (fitnah menuduh kafir), yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Sehingga tidak heran jika Persatuan Ulama Muslim Se-Dunia (IUMS) yang menyatakan bahwa khilafah ala ISIS tidak sah secara syariah Islam dan juga tidak membantu proyek kejayaan Islam. IUMS yang dipimpin oleh Syaikh Yusuf Qaradhawi itu menyatakan pada hari Jum’at (4/7/2014), “Kami juga mengharapkan khilafah Islam bisa berdiri dengan cepat. Hari ini, tidak menunggu esok hari. Tapi khilafah yang didasarkan pada manhaj Nabi SAW dan syura. Bukan seperti yang dideklarasikan ISIS, yang malah mengakibatkan banyak bahaya kepada Sunni di Irak dan juga kepada revolusi di Suriah”.

Penggunaan simbol-simbol Islam di atas untuk tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan dalam Islam, sedikit banyak memberikan dampak kepada umat Islam dan agama Islam itu sendiri. Salah satu di antaranya mencuat dalam kasus pemuatan karikatur yang melecehkan Islam pada harian The Jakarta Post edisi 3 Juli 2014.

Karikatur tersebut menggambarkan seseorang bersenjata sedang mengibarkan bendera bergambar tengkorak dan di atasnya terdapat tulisan Arab “Laa ilaaha illallah”, sementara itu di belakangan terdapat rekannya yang seolah-olah siap mengeksekusi mati beberapa orang yang tertutup matanya. Yang dimaksud oleh harian The Jakarta Post pada karikatur tersebut bisa jadi sebenarnya ingin menyindir sebuah sebuah kelompok yang mengatasnamakan Islam, dalam hal ini ISIS. Namun karena simbol yang digunakan oleh ISIS adalah simbol Islam, dalam hal ini kalimat tauhid “Laa ilaaha illallah”, maka The Jakarta Post “terjebak” melakukan tindakan pelecehan terhadap Islam dengan karikatur tersebut, yang kemudian banyak diprotes masyarakat.

Singkat cerita: ISIS yang melakukan tindakan yang tidak dibenarkan Islam, namun Islam yang menjadi korban dengan pemuatan karikatur pelecehan oleh The Jakarta Post tersebut. Akhirnya, yang repot adalah umat Islam yang harus protes terhadap Jakarta Post, dan Jakarta Post juga repot karena harus minta maaf terhadap umat Islam, sementara itu ISIS anteng-anteng saja untuk meneruskan aktivitasnya.

Kesimpulan
Dari analisis di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bendera Islam dan stempel Rasulullah SAW adalah bagian dari peninggalan sejarah, yang saat ini menjelma menjadi bagian dari simbol Islam di antara simbol-simbol Islam lainnya.
2. Siapapun dan organisasi apapun bebas menggunakan kedua simbol tersebut dalam berbagai bentuk dan variannya, untuk berbagai tujuan, karena belum ada aturan main dalam penggunaan simbol-simbol tersebut.
3. Sebagai akibat dari “kebebasan” di atas, maka penggunaan simbol-simbol tersebut tidak bisa digeneralisasi sebagai representasi dari umat Islam dan agama Islam.
4. Dan sebaliknya, munculnya simbol-simbol di atas di berbagai lokasi juga tidak bisa disimpulkan begitu saja sebagai kemunculan ISIS atau pendukung ISIS, karena banyak yang menggunakan simbol-simbol di atas, bahkan ada yang sama persis dengan yang digunakan oleh ISIS, sebagai penafsiran atas hadits yang telah disebutkan di atas, serta peninggalan sejarah berupa stempel Rasulullah SAW.
5. Pembaca pun dapat menggunakan simbol-simbol di atas untuk kebaikan dan syiar Islam, misalnya untuk kaligrafi, wallpaper komputer, bendera, hiasan masjid, lukisan, dsb. Selain karena lebih berhak, juga sekaligus untuk mengeliminasi pembajakan simbol-simbol Islam yang digunakan dalam tindakan-tindakan yang justru tidak dibenarkan dalam Islam.

Selanjutnya »

Transfer Dana ke Gaza, HSBC Blokir Rekening Kelompok Muslim

HSBC, bank multinasional Inggris, menutup sejumlah rekening milik kelompok Muslim yang mengirimkan dana bantuan ke Gaza, Palestina. Pemblokiran secara sepihak ini  memunculkan pertanyaan apakah kebijakan ini atas pertimbanggan agama.

Media Inggris, Rabu (30/7), melaporkan HSBC -- bank terbesar di Inggris dan Eropa berdasarkan nilai pasar - mengirimkan surat pemberitahuan kepada klien yang terkena dampak penutupan.

Kepada klien Muslim, pihak HSBC mengatakan hanya akan memberikan pelayanan di luar risk appetite, suatu keputusan manajemen bank untuk tidak ingin mengambil risiko.

Kelompok Muslim yang terpukul atas kebijakan ini adalah sebuah masjid terbesar di Finsbury Park, London. Khalid Oumar, salah satu pengurus masjid, mempertanyakan motif penutupan. HSBC, menurut Oumar, tidak memberikan alasan penutupan.

"Ini membuat kita yakin bahwa satu-satunya alasan adalah karena kampanye Islamofobia yang manargetkan badan-badan amal Muslim di Inggris," ujar Oumar.

Organisasi lain yang terkena dampaknya adalah Ummah Welfare Trust. Mohammed Ahmad, yang menjalankan organisasi ini, mengatakan perwakilan bank tidak memberi penjelasan apa pun.

"Saya yakin semua ini disebabkan oleh aktivitas kami di Jalur Gaza," ujarnya. "Kami mendonasikan ambulan, bantuan makanan, medis, dan hibah ke warga Palestina yang menderita."

Selanjutnya »

7 Kebodohan Prabowo

KEBODOHAN PRABOWO:

1. BODOH karena diam saja saat dihina & difitnah oleh jendral2 tua.

2. BODOH, mendirikan asrama untuk pelatihan nelayan, peternak dan petani tapi tdk minta diekspos oleh media.

3. BODOH, membeli bisnis perusahaan kertas raksasa namun pailit yάπĝ berpotensi kerugian hingga 1 Trilyun hanya agar kerugian tdk ditanggung negara. dan apabila tidak dibeli, perusahaan tersebut akan di ambil Amerika untuk kepentingan strategisnya.

4. BODOH karena memiliki panti asuhan tapi hanya kau biarkan fotomu terpampang di tembok usang kampung sekitar, bukannya dimedia2 ternama.

5. BODOH, memberikan kuasa hukum yάπĝ hebat demi TKW Yάπĝ akan dipenggal kepalanya padahal negara diam saja.

6. BODOH karena diam saja saat no.2 menyatakan rencana mereka utk mendukung Palestina,sementara kau bbrpa tahun lalu sudah memberikan bantuan dana untuk Palestina tanpa diekspos.Kalau dubes Palestina tidak ngomong, sampai hari ini kami
pasti tdk tahu.

7. BODOH karena tidak memblow-up keberhasilanmu membawa Kopassus menjadi pasukan elit yg diakui dunia menduduki posisi ke-3 (versi Discovery Channel Military edisi 2008). Pasukan elit Amerika saja masih di bawah Kopassus. Bukankah semua itu bisa menaikkan citramu? Tapi kenapa tdk kau lakukan itu? Bukankah itu bagian dari prestasi sosialmu? Tapi kenapa kau biarkan menguap begitu saja?

Mungkin ini alasan Gus Dur menyatakan "Orang yang paling ikhlas untuk rakyat Indonesia: Prabowo.

Selanjutnya »

Prabowo: Jika Jadi Presiden, Saya Pasti Bantu Jokowi Bangun DKI

Aksi Prabowo diatas panggung konser Maher Zein

Sepekan sebelum Pilpres, Prabowo Subianto berkicau tentang rencana besarnya membangun Indonesia. Jika ia terpilih jadi presiden nanti ia akan merangkul Jokowi.

"Jika saya terpilih menjadi presiden, bantuan apa yang saudara Joko butuhkan sebagai Gubernur untuk membangun Ibukota pasti saya berikan," kata Prabowo lewat twitter, Kamis (3/7/2014).

Menurut Prabowo, birokrasi harus terdiri dari the best and the brightest. Presiden tidak kerja sendiri.

"Harus dibantu Gubernur, Walikota, Bupati terbaik. Karena itu, saya gunakan partai politik saya untuk menseleksi dan mendorong orang-orang baik untuk menjadi Gubernur, Walikota, dan Bupati," kata Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini.

Prabowo juga berkomitmen membangun kabinet terbaik. Prabowo akan mengambil anak terbaik bangsa di kabinetnya.

"Saya akan undang putera dan puteri terbaik untuk perkuat kabinet. Tidak jadi soal apakah mereka anggota partai koalisi atau non-partai," kata mantan Danjen Kopassus ini.

Bagi Prabowo, konsep kepemimpinan yang terbaik bagi bangsa Indonesia adalah kepemimpinan kolektif yang kolegial. Selain itu kepemimpinan yang didambakannya adalah lintas partai, suku, dan agama.

"Inspirasi saya adalah cerita Abraham Lincoln dalam bekerja sama dengan William H Seward. Juga cerita Oda Nobunaga dan Tokugawa Ieyasu. Cerita Toyotomi Hideyoshi juga demikian. Rival dan musuh Hideyoshi diajak olehnya untuk berunding dan bersatu untuk membangun Jepang," imbuh pensiunan TNI bintang 3 ini.

"Itu napas saya, itu nilai saya, itu cita-cita saya. Demokrasi adalah nilai yang saya junjung tinggi. Sekian catatan saya untuk pagi ini," pungkasnya.

Selanjutnya »

Elektabilitas Jokowi Turun Karena Pencitraan Lebay

Survei yang dilakukan Institut Survei Indonesia (ISI), elektabilitas calon presiden Prabowo Subianto mampu mencapai Jokowi dengan angka 51,18 persen. Sementara Jokuwi mendapat 48,82 persen. Apa yang menyebabkan suara Prabowo meningkat?

Direktur Institut Survei Indonesia (ISI), Haris Baginda mengungkapkan elektabilitas Prabowo mulai terlihat meningkat lantaran penampilan Prabowo dalam debat kandidat. Di dalam rentang survei yang dilakukan ISI pada 15-21 Juni, ada dua debat kandidat yang dilakukan.

"Harusnya dilihat Prabowo selalu mengakui kebenaran, kelebihan, dan kebaikan Jokowi-JK sekali pun tim suksesnya melawan itu," ujar Haris dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (23/6/2014).

Menurut Haris, hal itu mengubah persepsi responden yang digunakannya dalam survei. Sementara Jokowi-JK, katanya, tidak pernah mau mengakui kelebihan lawannya.

Tak hanya itu, Jokowi-JK, kata Haris, tampilan kesederhanaan Jokowi juga mulai berbalik menyerang gubernur DKI Jakarta non-aktif itu. Hal ini menyusul terungkapnya ke publik foto-foto Jokowi menggunakan mobil Toyota Fortuner dan pesawat jet sewaan. Padahal, ujar Haris, Jokowi pernah tampil ke publik menggunakan bajaj dan pesawat ekonomi.

"Pencitraan ini akhirnya terbongkar dan menurunkan elektabilitas Jokowi," ucapnya.

Di dalam survei ISI yang dilakukan pada 15-21 Juni 2014 itu, tingkat elektabilitas Prabowo mencapai angka 51,18 persen sementara Jokowi 48,82 persen. Di dalam survei ISI, Prabowo sebenarnya sudah bisa menyalip Jokowi sejak survei kedua dilakukan yakni pada 1-7 Juni 2014. Saat itu, Prabowo mendapat elektabilitas 50,25 persen dan Jokowi 49,75 persen.

Namun, pada survei pertama yang dilakukan ISI tanggal 18-24 Mei 2014, tingkat elektabilitas Jokuwi masih unggul dari Prabowo yakni dengan elektabilitas 52,73 persen, dan Prabowo 47,27 persen.

Selanjutnya »

Ide Tol Laut Jokowi Bukan Solusi Jitu

Ketua Umum Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto mengakui pelayaran di Indonesia memang mahal. Namun, ia menilai ide tol laut yang diusulkan Joko Widodo (Jokowi), bukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Tol laut ide Pak Jokowi yang katanya mau menekan biaya pelayaran enggak make sense," jelas Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto

Carmelita membeberkan tingginya biaya logistik pelayaran 70 persen diantaranya justru ada di darat, seperti tarif pelabuhan, trucking, warehousing, dan akses keluar masuk pelabuhan yang membuat biaya tinggi.

"Biaya laut itu cuma 30 persen, itu pun sudah digunakan untuk membayar cicilan bank, bayar kru, dan perawatan kapal, sisa-sisa 7 persen yang dinikmati pengusaha," kata dia.

Menurutnya, pemerintahan yang akan datang sebaiknya membenahi dulu urusan kepelabuhanan.

Selain itu, Carmelita mengatakan, saat ini sentra industri ada di kawasan barat Indonesia. Sementara itu, kawasan timur Indonesia kosong dan belum tumbuh industri.

"Kapal dari barat ke timur isi penuh, tapi dari timur ke barat ini kosong. Kalaupun ada komoditas peternakan dan pertanian juga tidak banyak (volume dan nilai),” jelasnya.

"Dari timur mau diisi pakai apa, kapal sebesar itu?” sambung Carmelita.

Carmelita lebih setuju jika pemerintahan baru fokus pada program awal, yakni pembangunan 1.000 kapal perintis, yang bisa masuki daerah-daerah terluar. Menurutnya, biaya untuk mengembangkan 1000 kapal perintis tidak terlalu besar.

“Tapi kalau bangun kapal besar 3000 TEUs, siapa yang mau mensubsidi? Rakyat lagi, negara kita lagi? Seberapa lama mereka kuat (membiayai ide Jokowi),” tambahnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta sekaligus bakal calon presiden, Joko Widodo, melontarkan ide untuk membangun tol laut di Indonesia. Dia mengatakan, tol laut yang dimaksud bukan secara fisik jalan tol di atas laut, namun membangun kapal besar, 3000 TEUs, dan mengarungi dari Medan sampai Sorong bolak-balik semacam pendulum,

Selanjutnya »

JK : Kader Golkar yang Waras Pasti Pilih Eks Ketua Umumnya

Calon wakil presiden Jusuf Kalla (JK) hari ini kembali melakukan serangkaian agenda kampanye terbukanya di Mamuju, Sulawesi Barat. Dalam kampanyenya itu, JK juga ditemani Gubernur Sulawesi Barat, Anwar Adnan Saleh.

JK mengajak seluruh masyarakat di sana untuk mau memilih pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan dirinya pada pilpres mendatang. Dia juga sempat menyindir mayoritas kader Partai Golkar lainnya yang lebih memilih kubu capres tetangga.

"Golkar itu ada dua. Golkar yang waras pasti memilih kader bekas ketua umumnya dibanding ketua partai lain," kata JK di Pantai Lambang, Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (12/6).

Menurut JK, rakyat harus memilih pasangan Jokowi - JK karena sudah terbukti berpengalaman dalam hiruk pikuk pemerintahan. JK pun berjanji akan menjadi pemimpin yang amanah jika terpilih menjadi wakil presiden kelak.

"Karena itu di sini saya berjanji, apabila diberi amanah, saya akan bangun sebaik-baiknya agar bangsa besar dan maju. Alhamdulillah selama saya di pemerintah banyak kemajuan. Karena itu saya yakin, lima menit di TPS, kasih tahu rakyat, tentukan pilihan lima tahun mendatang," imbuh JK.

Selanjutnya »

Arogansi Jokowi Terkait Politik Anggaran Bisa Berakibat Fatal

Dalam debat capres cawapres perdana yang diselenggarakan KPU, pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) mengutarakan sejumlah gagasannya jika berhasil terpilih menjadi presiden dan wakil presiden di Pilpres 2014. Salah satunya, tentang kebijakan politik anggaran Jokowi yang akan memotong anggaran yang diberikan pusat ke daerah jika pemerintah daerah tidak ikuti aturan yang sudah ditetapkan pusat.

Jokowi mempunyai cara jitu untuk menghadapi masalah pemda yang mbalelo itu, yakni dengan politik anggaran. "Rata-rata 85 persen anggaran daerah berasal dari pusat. Kalau tidak mau (sejalan), beri punishment, daerah diperintah, bisa DAK (Dana Alokasi Khusus) dipotong, DAK dikurangi," kata Jokowi di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6).

Bagi Jokowi yang pernah memimpin Solo dan DKI Jakarta, pemotongan DAK itu sesuatu yang mengerikan bagi pemerintah daerah. "Ini agar daerah seiring dengan pemerintah pusat," tegas Jokowi.

Soal peraturan yang seringkali tumpang tindih antara pusat dan daerah, Jokowi menyodorkan solusi satu pintu. "Sebab kalau semua bisa mengeluarkan, banyak peraturan daerah yang bertentangan dengan pusat," kata Jokowi. "Pintunya harus diberi satu."

Hal ini dinilai sebagai sebuah gagasan yang blunder dan akan membuat kacau koordinasi antara pusat dan daerah. Sebab, Jokowi tidak bisa dengan begitu saja memotong anggaran ke daerah hanya karena perbedaan pendapat soal kebijakan.

Dengan kebijakan Jokowi yang dinilai arogan ini, para pegawai negeri sipil di daerah nantinya akan terancam tidak bisa gajian karena Jokowi memotong anggaran tersebut. Hal ini juga akan membuat disintegrasi bangsa.

Berikut dampak yang akan terjadi terhadap arogansi Jokowi tentang kebijakan politik anggaran daerah:

1.Gaji PNS di daerah bisa tersendat, akan muncul aparat mogok kerja yang mengganggu operasional Pemda
2.Birokrasi tidak jalan, pelayanan publik seperti rumah sakit, kecamatan,  sekolah negeri tersendat sehingga akan menyebabkan kerusuhan sosial.
3.Uang negara adalah uang rakyat, ketidakadilan bisa menyebabkan disintegrasi bangsa, daerah dengan SDA melimpah bisa keluar dari NKRI.

Selanjutnya »

Jika Terpilih, Jokowi - JK akan Tolak Perda Syariat

Jakarta - Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) kalau terpilih pada Pilpres 2014, tidak akan memberikan izin kepada daerah-daerah untuk mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang berbasis syariat Islam.
 
Hal ini sebagai komitmen Jokowi-JK dalam memberlakukan sistem hukum di pemerintahan nanti. "Yang jelas kami tidak mendukung perda yang bersifat syariat," ujar Ketua Tim Hukum dan Advokasi Jokowi-JK, Trimedya Panjaitan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (4/6/2014).

Dia menjelaskan, komitmen itu didasari karena perda yang berbasis syariat Islam, tidak sejalan dengan ideologi yang dianut oleh PDI Perjuangan. "Ideologi PDIP Pancasila 1 Juni 1945. Pancasila sebagai sumber hukum sudah final," terangnya.

Trimedya mengatakan, perda berbasis syariat Islam ini bisa mengganggu kemajemukan NKRI. "Ke depan kami berharap perda syariat Islam tidak ada. Ini bisa mengganggu kemajemukan karena menciptakan pengotak-ngotakan masyarakat," terangnya.

Untuk itu, PDI Perjuangan terus mensosialisasikan gagasan dari MPR soal empat pilar. Sebab isi dari program empat pilar kebangsaan itu sendiri adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. "Bagi PDIP Pancasila sudah final," imbuhnya.

Meski begitu, hal ini tidak akan berlaku di wilayah Aceh. Sebab Aceh merupakan wilayah yang memiliki sistem hukum sendiri karena sifatnya daerah istimewa.

"Aceh pengecualian (boleh ada syariat Islam) karena Aceh daerah khusus. Kami memahami kekhususan Aceh. Sama seperti di Papua dan Yogyakarta," tandasnya.

Selanjutnya »

Sebar Intel ke Masjid, PDIP Kembali ke Rezim Otoriter

Sikap PDI Perjuangan yang mau menjalankan aksi intelijen terhadap masjid-masjid karena diduga menyebarkan kampanye hitam terhadap Jokowi, dianggap mengembalikan Indonesia di era otoriter.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Daulay mengatakan, tindakan pengawasan masjid ini, akan menimbulkan kesan adanya fregmentasi sosial di tengah-tengah masyarakat.

"Selain itu, bisa juga menimbulkan kesan seolah-olah para khatib selama ini dijadikan sebagai agen politik dari suatu kepentingan politik tertentu. Padahal, fungsi masjid adalah tempat suci dimana orang berupaya mendekatkan diri pada sang pencipta," kata Saleh, Jakarta, Jumat (30/5/2014).

Saleh menilai, pengawasan ini sama saja dengan melakukan aksi sweeping terhadap khotbah-khotbah di masjid.

Bagi dia, ini sama saja Indonesia kembali ke era otoriter, dimana saat itu khotib di masjid selalu diawasi dan bahkan harus mendapat persetujuan pihak keamanan.

"Saya khawatir, ini bisa dilihat masyarakat sebagai upaya pengembalian rezim otoriter dengan masuknya intervensi ke rumah-rumah ibadah," kata Saleh.

Dia juga melihat, kalau masjid diawasi dengan cara seperti itu, maka akan muncul lagi keinginan untuk mengawasi tempat ibadah yang lain. Justru, katanya, malah menimbulkan persoalan yang baru.

Sebelumnya, PDI Perjuangan menjalankan aksi intelijen terhadap masjid-masjid. Mengawasi setiap khotbah yang ada.

Anggota Tim Sukses Jokowi-JK Eva Kusuma Sundari tidak menampik itu. Dia mengatakan, memang kader partai yang muslim diminta untuk melakukan aksi intelijen terhadap masjid-masjid.

Pihaknya melakukan pengawasan terhadap masjid-masjid, karena dikhawatirkan menjadi tempat terjadinya kampanye hitam.

Eva mengatakan, salah satu yang sudah menginstruksikan itu adalah DPC PDIP Jakarta Timur.

Selanjutnya »

Para Jenderal Kotor Eks Orba Dukung Jokowi

Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) mempersoalkan keberadaan jenderal-jenderal di tim pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla.

Ada sejumlah jenderal eks-orde baru di dalam tim sukses Jokowi. Beberapa nama yang ditemukan adalah :

Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono (mantan kepala BIN),

As’ad Said Ali (BIN),

Jenderal TNI (Purn) Luhut Pandjaitan,

Laksamana (Purn) Tedjo Edi,

Letjen TNI (Purn) Farid Zainudin,

Marsekal Madya (Purn) Ian Santoso,

Jenderal TNI (Purn) Farchrul Rozi, dan

Jenderal Polisi Dai Bachtiar.

Karena mereka berasal dari masa Orde Baru, beberapa jenderal tersebut pernah terlibat kasus-kasus HAM. Jenderal TNI (Purn) Hendropriyono, misalnya, disebut berbagai kalangan pernah terlibat dalam kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir. Sedangkan Jen Pol Dai Bachtiar adalah mantan kepala Polri di jaman Megawati yang menyeret Ustad Abu Bakar Ba’asyir ke dalam penjara padahal sang ustadz sepuh itu sedang dirawat di PKU Muhammadiyah Solo .

Selanjutnya »

Wajah Mengerikan Anggota DPR Mendatang

DPR hasil Pemilu 2014 nampaknya akan semakin mengerikan. Di samping karena sebagian diisi orang-orang yang lolos atas politik uang, juga lolosnya sejumlah politisi liberal bahkan dedengkot Syiah.

Wajah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendatang akan sangat mengerikan. Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif IndoStrategi, Andar Nubowo, pada akhir pekan bulan lalu. Andar beralasan, DPR periode 2014-2019 mendatang sekitar 30 persen diisi oleh anggota Dewan yang terpilih karena mengandalkan money politics (politik uang). "Mereka yang 30 persen ini tidak mengharamkan money politics," kata Andar seperti dikutip Tribunnews.com.

Menurut dia selama ini banyak pihak melihat DPR diidentikkan dengan persoalan korupsi, politik uang, dan sebagainya dalam proses-proses legislasi 2009-2014 kita sudah mempersepsikan DPR sebagai lembaga yang paling korupsi.

"Dengan fakta-fakta Pemilu Legislatif yang kemarin betapa politik uang begitu kuat, maka tantangan DPR ke depan adalah lebih berat daripada DPR sekarang, terutama terkait dengan isu-isu korupsi, money politics dan sebagainya," kata Andar.

Belum lagi, menurut Andar, bicara masalah kompetensi anggota Dewan, karena yang dipilih dari 30 persen kebanyakan mereka adalah orang yang hanya punya uang atau punya popularitas tanpa mempunyai basis pengetahuan atau kompetensi untuk menjalankan fungsinya sebagai anggota DPR nanti.

Bagi umat Islam, selain persoalan yang disampaikan Dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah di atas, ada persoalan lain yang juga tak kalah serius dari anggota DPR periode mendatang. Masuknya dedengkot Syiah, politisi liberal dan juga sejumlah politisi yang diketahui pro-Komunis. Mayoritas orang-orang yang diduga kuat akan menghambat bahkan menentang aspirasi Islam itu kebetulan bersarang di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sejarah penentangan PDIP terhadap aspirasi umat Islam telah terbukti dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Berbagai UU yang diketaui pro terhadap umat Islam selalu diganjal oleh partai ini. Tercatat UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Pornografi, UU Perbankan Syariah, UU Zakat, dan belakangan UU Jaminan Produk Halal semua itu diperjuangkan dengan tantangan yang luar biasa besar dari PDIP.

Karena itu wajar bila Sekretaris DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Tengah, Suryanto, mengungkapkan bila mayoritas warga PPP di wilayahnya menolak bila partai Islam itu berkoalisi dengan PDIP dan Jokowi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang.

"Saya sekretaris DPW yang sering bertemu dengan konstituen di akar rumput hingga para pengurus struktural dari tingkat paling ‎bawah hingga di tingkat pimpinan cabang maupun wilayah. Aspirasi paling kuat yang kami tangkap adalah mereka tidak menginginkan partai ini (PPP -red) berkoalisi dengan PDIP dalam Pilpres mendatang," ujar Suryanto kepada wartawan di Solo, Jumat (2/5/2014) pagi.

Menurut Suryanto, ada berbagai alasan yang disampaikan oleh kader dan simpatisan PPP terkait aspirasi tersebut. Diantara yang sering disampaikan adalah sejumlah fakta bahwa selama ini PDIP dinilai kurang memperjuangkan aspirasi umat Islam, terutama dalam keputusan-keputusan politik yang diambil di DPR. Sikap PDIP di DPR itu dijadikan tolok ukur penting bagi warga PPP karena selama 10 tahun terakhir PDIP berada di luar pemerintahan sehingga kiprah perjuangan politiknya lebih banyak dilakukan di DPR.

"PDIP dinilai banyak mementahkan‎ UU yang mengatur kemaslahatan umat. PDIP sering menyampaikan sikap bertentangan dengan PPP dalam hal pengesahan regulasi bagi kemaslahatan umat. Hal-hal seperti itu menjadi catatan penting dan selalu diingat oleh konstituen kami untuk dijadikan pertimbangan menentukan arah pilihan dalam dukungannya terhadap bakal capres yang mengemuka saat ini," paparnya.

Syiah dan Liberal Masuk Senayan

Pemilu legislatif 2014 bukan hanya pertarungan politik antarpartai. Tetapi juga merupakan pertarungan antara kubu pembela Islam dengan lawannya. Orang-orang yang selama ini dikenal melawan arus besar perjuangan umat Islam, dari kalangan Syiah dan Liberal, tak mau ketinggalan ikut bertanding dalam momentum ini untuk memperjuangkan aspirasi mereka.

Tersebutlah nama Jalaluddin Rahmat, dedengkot Syiah sekaligus Ketua Dewan Syuro Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI), Ulil Abshar Abdalla gembong Jaringan Islam Liberal (JIL), Zuhairi Misrawi seorang tokoh Liberal yang kini bernaung di lembaga underbow PDIP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), Maman Imanul Haq yang juga dikenal sebagai pembela Liberal. Selain mereka ada politikus incumbent yang kembali berlaga, seperti Eva Kusuma Sundari, Nurul Arifin, Rieke Diah Pitaloka dan Ribka Tjiptaning Proletariyati.

Sebagian dari politikus Liberal itu gagal melenggang ke Senayan. Ulil yang maju melalui Partai Demokrat dari kampung halamannya, Dapil Jawa Tengah III yang meliputi Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati tak mendapat suara signifikan. Eva Kusuma Sundari, politikus PDIP yang paling nyiyir terhadap Front Pembela Islam (FPI) dan kalangan Islam, meski mengaku sudah mengeluarkan dana sebesar Rp2 milyar di Dapil Jatim VI (Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar) juga telah memastikan dirinya tak kembali ke Senayan.

Zuhairi Misrawi, Direktur Moderate Muslim Society (MMS), untuk kedua kalinya mengikuti Pemilu dari Dapil Jatim XI (Bangkalan, Sampang, Sumenep dan Pemekasan) juga gagal. Nasib yang sama dialami artis liberal sekaligus Wakil Sekjen Partai Golkar Nurul Arifin yang gagal kembali ke Senayan dari Dapil Barat VII yang meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta.

Meski gagal menjadi anggota DPR, Zuhairi yang besar kepala karena menjadi kader PDIP dan juga Ketua Bidang Antaragama Bamusi, pernah beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang menantang umat Islam.

Pada Ahad, 28 Juli 2013 lalu, melalui akun twitternya, @zuhairimisrawi, saat menanggapi perkembangan politik dan pembantaian militer Mesir terhadap aktivis Ikhwanul Muslimin pendukung Presiden Muhammad Mursi., ia mengatakan, "Kaum Islamis di negeri ini patut bersyukur, karena kita tidak akan membunuh mereka. Di Mesir, mereka dibunuh dan dinistakan.”

Pernyataan kontroversial kedua dia lontarkan baru-baru ini menjelang kampanye Pemilu 2014. Pada diskusi yang digelar Freedom Institute di Jakarta (18/2/2014), Zuhairi melontarkan usulan supaya Menteri Agama RI mendatang dijabat gembong Syiah Jalaluddin Rahmat bila PDIP berkuasa. “Saya usulkan tokoh Syiah, Kang Jalal (Jalaluddin Rahmat, red) jadi menteri Agama, kelak kalau  PDIP berkuasa.”

Sementara itu, Eva Kusuma Sundari, yang kini oleh media massa sering disebut sebagai Jubir PDIP sudah tak terhitung lagi ungkapan yang keluar dari mulutnya yang menyerang dan menyakiti umat Islam. Komentar-komentarnya selalu negatif bila berhubungan dengan ormas Islam seperti FPI, Perda Syariah dan aktivitas-aktivitas umat Islam melawan pemurtadan dan aliran sesat. Eva diketahui juga sangat anti terhadap situs-situs berita Islam. Mantan Ketua YLBHI Munarman bahkan menyebut istri Dubes Timor Leste untuk Malaysia Jose Antonio Amorim Dias –seorang Katolik- ini sebagai agen asing yang bertugas merecoki Islam.

Sikap yang sama dengan Eva ditunjukkan oleh Nurul Arifin. Istri Mayong Suryalaksana, juga seorang Katolik, ini juga sangat anti terhadap Islam. Sikap terkini yang menunjukkan ketidaksukaan Nurul terhadap Islam adalah sikapnya yang sewot atas upaya penggalangan koalisi partai Islam dalam Pilpres 2014. Ia menyebut pengelompokan partai berdasarkan ideologi agama merupakan sebuah kemunduran politik.

Sebelumnya, Nurul juga pernah menunjukkan ketidaksukaannya taktala Mendagri Gamawan Fauzi mengimbau supaya kepala daerah bekerja sama dengan FPI untuk hal-hal tertentu yang dinilai baik. 

"Kenapa harus FPI, apa enggak ada yang lain untuk mengawasi? Saya akan pertanyakan lebih lanjut pada Mendagri. Emang enggak ada yang lain, yang kredibilitasnya lebih baik dari FPI," kata Nurul waktu itu.

Bahkan, ketika pemerintah Kota Tasikmalaya berencana menegakkan Perda Nomor 12 tahun 2009, yang berisi tentang tata nilai kehidupan bermasyarakat dengan berlandaskan ajaran agama Islam, dengan lantan Nurul memrotesnya."Apakah kita mendiamkan kasus ini Pak Menteri, Perda Syariah dan Polisi Syariah diberlakukan di Tasikmalaya," katanya.

Kata Nurul, negara tidak boleh membiarkan kelompok intoleran sesuka hatinya melakukan penerapan Perda yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. "Kami perempuan menjadi komoditi politik dalam penerapan Perda ini, atas diberlakukannya Polisi Syariah," ucap mantan artis era 1980-an itu.

Syukur alhamdulillah, sosok-sosok kontroversial anti Islam itu tidak didukung masyarakat dan gagal kembali ke Senayan, menjadi anggota DPR. Artinya akan makin berkurang sosok politikus yang nyinyir terhadap perjuangan umat Islam.

Namun demikian, umat Islam patut waspada dengan lolosnya sejumlah nama lain dari kalangan Liberal, Syiah dan pro-Komunis ke Senayan. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara Pemilu Legislatif 2014, nama-nama seperti: Jalaluddin Rahmat, Rieke Diah Pitaloka alias Oneng, Ribka Tjiptaning Proletariyati dan Maman Imanul Haq berhasil lolos ke Senayan. Tiga nama pertama kebetulan dari Partai yang sama, PDIP dan dari wilayah yang sama, Jawa Barat. Sedangkan Maman, berangkat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menjadi Caleg dari Dapil Jawa Barat IX. Maman adalah salah satu pendukung aliran sesat Ahmadiyah, yang pada Insiden Monas 1 Juni 2008 lalu sempat babak belur dihajar sejumlah Laskar Islam.

Siapa dan Apa Agenda Mereka?

KH Jalaluddin Rahmat, demikianlah ia menulis dalam banner kampanye Pileg lalu. Jalal adalah Caleg PDIP untuk DPR RI dari Dapil Jabar II nomor urut satu. Ia berhasil lolos ke Senayan dengan meraup suara sekitar 39 ribu. Di dapil yang meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat ini, PDIP berhasil meraih dua kursi. Satu kursi lainnya diperoleh Yadi Sri Mulyadi dengan perolehan suara sekitar 59 ribu. 

Pria kelahiran Bandung, 29 Agustus 1949 ini dikenal sebagai seorang ahli komunikasi. Bukunya berjudul “Psikologi Komunikasi” (1985) dijadikan sebagai bacaan wajib mahasiswa di bidang ilmu komunikasi. Sebelum akhirnya mengaku sebagai seorang pengikut Syiah tulen, Jalal mengaku bila dirinya seorang “Sunni-Syi’i”. Belakangan ia tak ragu lagi mengakui dirinya sebagai seorang Syi’i dengan menjadi pendiri sekaligus Ketua Dewan Syuro IJABI. Bersama Haidar Bagir -bos penerbit Mizan- dan Umar Shahab,  ia juga menjadi pendiri Islamic Cultural Center (ICC) di Jakarta Selatan.

Lembaga Pengkajian dan Penelitian Islam (LPPI) Makasar secara serius menyoroti gelar akademik yang melekat di depan nama Jalal. Sebagai seorang akademisi, nama Jalal memang kerapkali ditulis beserta gelar akademiknya, Prof Dr Jalaluddin Rahmat. Untuk itu LPPI Makasar melakukan klarifikasi kepada pihak Universitas Padjajaran, tempat Jalal mengajar. Dalam suratnya tertanggal 23 April 2012, Rektor Unpad Prof Ganjar Kurnia secara resmi menyatakan, Jalal belum memiliki gelar Guru Besar di Unpad. Sementara soal gelar doktor, Ganjar mengaku secara administratif pihak kampus belum menerima ijazahnya.

Sementara itu soal gelar doktor yang diklaim berasal dari Program Distance Learning Institut Pengembangan Wiraswasta Indonesia (IPWI) Dili pada 1999, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen Pendidikan Tinggi mengklarifikasi bila Ditjen Dikti belum pernah memberikan izin penyelenggaraan pendidikan S3 Distance Learning Institut Pengembangan Wiraswasta Indonesia (IPWI) Dili tersebut. Surat jawaban permohonan klarifikasi dari LPPI Makasar itu ditandatangani Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Illah Sailah pada 12 Februari 2014.

Persoalan serius di DPR dan menyangkut mayoritas umat Islam Indonesia adalah bila PDIP memasukkan Jalal ke Komisi VIII DPR yang membidangi persoalan Agama. Bila hal ini terjadi, maka aspirasi Syiah, sebagai sebuah aliran yang saat ini menimbulkan gesekan keras dan memicu konflik di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas Sunni, akan menjadi persoalan serius. PDIP yang sejak dulu dikenal sebagai sarang Kristen dan kaum Kiri, kini akan ditambah dengan sarang pengikut aliran sesat Syiah Rafidhah. Konflik horizontal yang saat ini tengah terjadi bukan tidak mungkin akan terus memanas.

Ribka Tjiptaning Proletariyati dan Rieke Dyah Pitaloka, adalah dua politisi PDIP yang berideologi kiri. Keduanya dipastikan kembali lagi menjadi anggota DPR periode 2014-2019. Rieke terpilih dari Dapil Jabar VII yang meliputi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi dengan meraup suara 256.968. Sedangkan Ribka terpilih dari Dapil Jabar IV.

Tidak ada prestasi menonjol dari dua politisi ini saat menjadi anggota DPR pada periode sebelumnya. Ribka adalah Ketua Komisi IX DPR yang membidangi kependudukan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi. Rieke juga salah satu anggota di Komisi tersebut.

Ribka mengakui, selama empat tahun memimpin Komisi IX, sejak 2009 hingga 2013 lalu, belum ada satu pun Undang-undang yang dihasilkan oleh komisinya. "Saya sebagai Ketua Komisi IX DPR prihatin karena sampai hari ini Komisi IX DPR RI belum ada yang dihasilkan terkait fungsi DPR, fungsi legislasi," aku Ribka seperti dikutip ANTARA (9/10/2013).

Penulis buku  “Aku Bangga Jadi Anak PKI” dan “Anak PKI Masuk Parlemen” ini mengakui Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bukan sepenuhnya dihasilkan oleh Komisi IX DPR karena penyusunannya dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus). "Undang-undang BPJS kan dihasilkan melalui Pansus. Kalau Pansus kan gabungan, lintas komisi dan fraksi. Yang murni hasil dari Komisi IX DPR tidak ada," ungkap dia.

Pada 2010 lalu, Ribka dilaporkan Center for Indonesian Communities Studies (CICS) Banyuwangi ke Mabes Polri atas insiden temu kangen eks-Tapol PKI dengan dirinya dan Rieke di Banyuwangi, Jawa Timur. Ketua CICS Qoidul Anam Alimi menyatakan bahwa Ribka Tjiptaning adalah pembohong besar.

Saat itu, Ribka dan Rieke datang ke Banyuwangi. Dengan kedok melakukan sosialisasi rumah sakit tanpa kelas, keduanya mengumpulkan eks Tapol PKI. Pertemuan ini diendus oleh warga yang anti PKI. Lalu pertemuan tersebut dibubarkan. Di media, keduanya ngoceh dengan menyebut FPI sebagai pelaku pembubaran. Padahal di Banyuwangi saat itu tidak ada aktivitas FPI karena pengurusnya sedang dibekukan oleh pengurus pusat.

“Tujuan utama Ribka Tjiptaning ke Banyuwangi tidak dalam rangka sosialisasi rumah sakit tanpa kelas, akan tetapi mengumpulkan eks PKI atas nama Paguyuban Korban Orde baru. PDIP punya kantor resmi, DPRD punya kantor kenapa pertemuan dilakukan sembunyi-sembunyi", ungkap Anam Alimi di Mabes Polri (7/7/2010).

Ribka Tjiptaning menurut CICS telah melakukan pelanggaran terhadap Tap MPRS No. 25/1966 dan UU No. 27/1999 tentang pelarangan penyebaran ideologi Komunis dan UU Republik Indonesia No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Selain itu, Ribka juga penah menjadi tersangka kasus penghilangan ayat tembakau dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Badan Reserse Direktorat I Keamanan dan Trans Nasional Mabes Polri menetapkan status tersebut pada Senin (20/9/2010). Dua tersangka lainnya adalah Wakil Ketua Komisi IX DPR Asiyah Salekan dan Wakil Ketua Komisi IX DPR dr Maryani A Baramuli.

Penetapan tersangka tersebut merupakan kelanjutan dari laporan yang diterima Bareskrim Mabes Polri pada 18 Maret 2010. Kala itu Koalisi Anti Korupsi Ayat Rokok (Kakar) melaporkan Ribka cs terkait penghilangan ayat 2 pasal 113 UU Kesehatan. Seperti diketahui selain sebagai ketua Komis IX, Ribka juga menjadi Ketua Pansus RUU Kesehatan. Namun sayang, akhirnya Mabes Polri menghentikan penyidikan kasus tersebut  karena dinilai tidak memenuhi unsur pidana.

Badan Kehormatan (BK) DPR menilai sebagai Ketua Komisi, Ribka harus bertanggungjawab atas penghilangan ayat tersebut. BK kemudian melarang Ribka memimpin panitia khusus (pansus) dan panitia kerja (panja) hingga akhir masa jabatannya di 2014.

Inilah sedikit wajah-wajah mengerikan anggota DPR periode mendatang. Semoga politisi-politisi muslim lintas partai bisa bersatu menghadang agenda-agenda mereka.

Selanjutnya »

Ketika 'Jokowi Effect' Gak Ngefek

Seperti yang bisa diduga, Megawati telah meneken jalan kehancuran bagi PDIP dengan deklarasi pencapresan Jokowi. Pada pemilu legislatif 9 April 2014, rakyat memberikan pelajaran telak kepada Lembaga Survei, pengamat dan tokoh-tokoh politik seperti Luhut Pandjaitan, yang selama ini mendorong PDIP segera mencapreskan Jokowi untuk suara 30%-35%. PDIP memang pemenang pemilu, tapi 19% jelas bukan 35%.

Sesaat setelah Quick Count dimulai dan posisi PDIP segera ketahuan, diberitakan bahwa Jokowi duduk termenung-menung di teras. Saat ditanya wartawan, yang pertama keluar dari mulutnya adalah menyalahkan Bappilu, caleg PDIP dan Puan Maharani. Semua, kecuali dirinya. Strategi marketing internal yang tak baik. Caleg-caleg kurang bekerja di akar rumput. Jatah beriklannya yang cuma 3 hari.

Seolah-olah dengan tambahan beriklan 3 hari, seminggu atau 2 minggu, akan menaikkan 19% menjadi 35%. Sementara Nasdem yang sudah beriklan 2 tahun saja hanya 7%. Jokowi sendiri acapkali melakukan hal yang tidak efektif saat berkampanye. Misalnya, kampanye ke Solo, ibarat kampanye di rumah sendiri, buat apa…? Atau saat ditunggu masyarakat Trenggalek sampai 8 jam, begitu remote control dipencet Megawati, langsung balik Jakarta mengecewakan pendukungnya. Atau berkampanye ke Papua, selain perjalanannya menghabiskan waktu, jumlah pemilihnyapun tak seberapa.

Yang menarik adalah ketika Jakarta Post, koran berbahasa Inggris milik Jusuf Wanandi CSIS, yang bersama Cyrus adalah promotor ‘Jokowi Effect’, pada 2 hari yang lalu memuat kisah ‘Infighting Could Ruin Jokowi’s Bid’. Alkisah, Puan, yang sangat kesal karena tidak terjadinya Jokowi Effect, sementara Jokowi di luaran sibuk menyalahkan Bappilu yang dipimpinnya dan PDIP, mengusir Jokowi dari Teuku Umar. Pertengkaran pun pecah antara Puan dan Prananda yang membela Jokowi, sehingga Mega menangis. Tidak terlalu terkejut mendengar Mega menangis, karena saat konpers Quick Count pun sudah tampak berkali-kali menyusut hidung.

Kutipan :

“Puan then told Jokowi to leave. She was very disappointed, as she had expected Jokowi’s popularity to help the PDI-P win at least 30 percent of the vote, paving the way for her to become the party’s vice presidential candidate later on,” the source said, adding that Megawati had broken down in tears during the debate.

“Megawati cried, not because she was sad to see Jokowi ousted from her home by her own daughter, but because she was witnessing a growing gap between Puan and her second son, Prananda Prabowo, who backs Jokowi.”

Artikel tersebut diikuti artikel lain pada hari berikutnya ‘Jokowi Shrugs Off Infighting’, yang isinya adalah kurang lebih sama.

Sejak artikel tersebut terbit, PDIP dan Jokowi mati-matian membantah terjadinya pertengkaran tersebut. Yang lucunya, tampaknya tak ada koordinasi yang baik dalam menjawab. Menurut Eriko Sotarduga, Puan ada di Kebagusan. Sementara Jokowi mengatakan bahwa dirinya tak bertemu Puan Maharani sama sekali sampai hari ini, karena setelah mencoblos, Puan berangkat ke Hong Kong.

Bau kebohongan amat tajam dalam pernyataan Jokowi ini. Karena jelas-jelas Puan mendampingi Megawati saat konpers setelah Quick Count, petang tanggal 9 April. Pada pertemuan evaluasi itu, Puan disebut orang-orang PDIP tidak ada di situ, tapi suaminya Happy Hapsoro hadir. Puan juga ditunjuk bersama Tjahjo Kumolo untuk memimpin negosiasi koalisi. Apakah mungkin, Puan yang merupakan kepala Bappilu, pemimpin negosiasi koalisi, akan meninggalkan partai saat yang demikian genting, pergi sendirian entah untuk urusan apa ke Hong Kong…?

Pada hari Jumat tanggal 11 April, kita menyaksikan aksi safari politik Jokowi ke tiga partai. Pagi bersama Nasdem, yang menghasilkan keputusan mendukung pencapresan Jokowi dengan catatan, cawapres akan diajukan dalam 2-3 hari untuk dibicarakan dengan Megawati. Ini merupakan kelanjutan dari kunjungan Tjahjo Kumolo dan Hasto Kristiyanto sehari sebelumnya.

Dalam safari berikutnya ke Golkar, Jokowi terpaksa menelan kekecewaan. ARB yang tampak santai sehabis berolah-raga, menolak berkoalisi dan menyebut akan tetap capreskan dirinya. Meskipun Luhut Pandjaitan sudah hadir untuk memuluskan, tetap tidak ada kesepakatan.

Sebuah media menyebutkan, Jokowi adalah satu-satunya capres yang sedemikian sibuk berkeliling sana-sini melobby. Sementara capres lain adem-ayem, mengirimkan lapis dua atau tiganya melakukan pendekatan. Kata Jokowi, saya butuh kepastian. Mukanya seribu persen galau, sudah pelit tersenyum, guraupun hambar dan dibuat-buat. Sungguh berat, seorang capres harus berusaha keras memperjuangkan sendiri kepastiannya nyapres, datang seperti salesman door to door, lalu ditolak oleh ARB dan digantung oleh Cak Imin.

Isu perpecahan internal PDIP yang diangkat oleh Jakarta Post, sebenarnya senada dengan tulisan Jeffrey Winters ‘What Went Wrong with the PDI-P and Jokowi?‘ di Financial Times. Tulisan Winters ini bahkan lebih awal dari Jakarta Post, karena dimuat tanggal 10 April 2014 lalu. Jeffrey Winters menggambarkan hubungan Jokowi dan Megawati tidak saling menyukai dan mempercayai : ‘The core problem is that Jokowi and Megawati Sukarnoputri, don’t really like or trust each other’ dan Megawati seperti ditodong senapan yang tidak kelihatan saat mendeklarasikan Jokowi : ‘Megawati sat subdued at a table and held up a hand-written note to the cameras stating, in tortured prose, that Jokowi would be the presidential candidate. She looked as if she had an invisible gun to her head’.

Winters, yang dikenal anti Orba dan pada awal reformasi dekat dengan Megawati, juga menceritakan bagaimana Jokowi tidak mendapat alokasi dana kampanye, juga dibatasi untuk memakai pesawat jet ‘Indonesia Hebat’ yang selalu dibooking Megawati dan Puan. Dan bagaimana seorang kandidat cawapres dari partai lain yang diundang ke studio dimana Jokowi shooting iklan, kaget disodori bonnya.

Menurut Winters, PDIP meminta agar donasi dari para sponsor harus masuk ke Bendahara PDIP, partai-lah yang mengalokasikannya, termasuk ke Timses bentukan Jokowi. Dengan alasan tidak kebagian dana tersebut, timses Jokowi meminta para cukong, yang disebut Winters sebagai ‘tycoons’ alias pengusaha kelas kakap, agar tidak memberikan dana kepada PDIP, dan langsung memberikannya kepada mereka : ‘Some tycoons have been warned by Jokowi’s camp not to donate to the PDI-P and instead give directly to the Jokowi machine’. Apabila membaca semua indikator ini, tampak jelas upaya kudeta yang sedang dilakukan Jokowi dan timsesnya terhadap PDIP dan Megawati.

Pertama, soal Puan. Jokowi digambarkan para promotornya seperti Cyrus sebagai capres setengah dewa. Apabila mencapreskan Jokowi, PDIP akan mendapat suara sampai 35%. Ini yang disebut ‘Jokowi Effect’. Efek-efek yang banyak disebut berhari-hari setelah Pileg oleh pembela Jokowi adalah efek definisi ngga-ngga mereka sendiri untuk membela Jokowi. Dengan mempercayai Jokowi Effect itu, Megawati, Puan dan PDIP setuju deklarasi pencapresan, dengan harapan suara minimum 27% akan mantap untuk memajukan duet Jokowi-Puan. Karena itu pula, tentu tidak ada salahnya Puan mulai menonjolkan diri di billboard dan di iklan, sebagai seseorang yang segera akan menjadi cawapres. Toh selama ini dia setia mendampingi bundanya membangun partai. Itu tak ada artinya dibandingkan penggorengan image Jokowi selama 1,5 tahun terakhir oleh media.

Ternyata Puan dan Megawati tertipu. Hasil pileg jauh di bawah 35%, bahkan jauh di bawah target Puan yang digambarkannya gede-gede di paving block dengan kapur. Tiba-tiba saja, Jokowi Effect jadi banyak syarat. Karena cuma beriklan 3 hari jadi tidak effect. Karena jarang pakai pesawat jet jadi tidak effect. Tetap perlu caleg PDIP untuk kerja keras, bukan seperti yang dikira selama ini : asal memajang foto bersama Jokowi yang nyengir lebar sudah cukup. Lebih mengenaskan lagi, Jokowi selalu ngotot atas kelebihan dirinya dengan menyalahkan Puan dan PDIP.

Kedua, meskipun ditunjuk menjadi pemimpin negosiasi, sejak pengusiran dan pecahnya berita tersebut di Jakarta Post, tiba-tiba saja Puan raib. Ada banyak opini yang ditulis di media, seperti Wimar Witoelar, yang menyebut bahwa sebaiknya Jokowi yang didapuk untuk menego koalisi. Tiba-tiba saja Jumat itu Jokowi yang bersafari ke sana kemari. Pertanyaannya, apakah semudah itu menyisihkan Puan…? Apakah Megawati memang memilih mengesampingkan anak biologis dan ideologisnya, demi si anak angkat dan boneka yang kian hari kian terbongkar topeng ambisi dan ketamakannya…?

Titik saat ini merupakan titik paling kritis baik untuk Megawati maupun Jokowi. Jokowi mungkin berpikir, dengan jebakan deklarasi itu, Megawati telah disudutkan pada ‘point of no return’, tetap mendukung pencapresannya atau beresiko semakin dimusuhi rakyat. Itu bisa terjadi, kalau dia pintar mengelola persepsi publik agar tetap positif terhadapnya, dibantu media-media yang didanai sponsornya. Gerah manut dan dijuluki boneka, pembangkangannya terhadap Megawati meningkat. Seiring dengan kegalauan dan kepanikannya untuk menekan Megawati memastikan tiket pencapresannya. Andaikan pada Jumat itu, Jokowi telah mengamankan dukungan 3 partai : NasDem, Golkar dan PKB, berarti telah memastikan definitif pencapresannya dengan 39%-40% suara. Apa lacur, yang dia dapat hanya 7% dari Paloh, penolakan ARB dan tarik-ulur Cak Imin.

Di pihak lain, Megawati bukan tak punya pilihan. Bahkan kecenderungan untuk membatalkan pencapresan Jokowi itu sudah sangat kencang. Mungkin inilah tujuan Jakarta Post membocorkan pengusiran itu. Untuk memancing reaksi publik, supaya Jokowi tidak dibuang diam-diam. Berita itu juga sukses mencoreng dan mengandangkan Puan, setidaknya untuk sementara.

Sampai dengan batas pendaftaran ke KPU, kendali sebenarnya tetap di tangan Megawati. Manuver dari kader yang menurut Winters, tidak disukainya dan tidak menyukainya ini, sudah semakin tidak terkendali. Boneka sudah hendak memakan tuannya. Sebelum deklarasi, sudah membibitkan ProJo melawan ProMeg. Dan kini berani menyabot donasi cukong agar langsung ke dirinya bukan ke kas partai. Begitu namanya didaftarkan resmi ke KPU, Jokowi tak butuh Megawati lagi. Melihat yang terjadi pada Puan, ini bisa jadi awal pemunahan trah Soekarno di PDIP.

Di tengah kemelut ini, Jokowi boleh dibilang sudah bukan lagi capres setengah dewa tapi capres setengah ronin. Mitos capres setengah dewa sudah rontok oleh hasil pemilu. Jokowi ternyata bukan cukup dengan sandal jepit bisa menang, tapi butuh cawapres yang kuat, butuh babysitter yang bagus, butuh koalisi dengan partai lain. Sementara dengan segala pembangkangan dan manuvernya yang makin telanjang, upayanya memarginalisasi Puan, juga kepanikan dan kegalauan yang merupakan tanda-tanda dari ketidak-matangan berpolitik dan mental yang tidak kuat; bisa semakin menguatkan resolusi Megawati untuk membatalkan pencapresannya.

Ronin artinya samurai tanpa shogun, tanpa tuan, tanpa rumah. Capres ronin artinya capres tanpa partai, yang mengaku punya puluhan juta pendukung sekalipun. Capres setengah ronin artinya apabila tidak hati-hati, selangkah lagi bernasib ronin. Capres ronin akan berkelana sendiri mencari-cari partai yang masih percaya mitos kekuatan dan popularitasnya. Pertanyaannya, siapa yang mau beli barang yang sudah dibuang tuannya…?

Selanjutnya »

Andai Semua Pemimpin seperti Jokowi, Bagaimana Nasib Bangsa?

Ada beberapa pertanyaan menarik terkait pencapresan Jokowi, setidaknya pernah disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus. Di beberapa media ia menilai pencapresan Jokowidinilai minus etika atau fatsun politik karena baik Megawati maupun Jokowi tidak lebih dulu meminta persetujuan rakyat Jakarta atau DPRD DKI sebelum memberi atau menerima mandat sebagai Capres.

Jokowi dan Ahok dinilai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang dipilih oleh mayoritas pemilih DKI Jakarta untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI periode 2012-2017. Karena itu, pencalonannya tidak bisa sembarangan tanpa meminta persetujuan warga DKI.

Menurut Petrus, pasangan Jokowi-Ahok telah didaulat menjadi gubernur DKI Jakarta dan kontrak itu harus diselesaikan, tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Jika Jokowi meninggalkan tugas itu sama saja tidak mendahulukan kepentingan rakyat.

Karena itu menurut Petrus, tindakan Jokowi masuk wanprestasi atau ingkar janji karena tidak bisa menyelesaikan kontrak politiknya dengan rakyat. Tentu pernyataan Petrus ada benarnya.

Sebab secara hukum pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah kontrak politik, kontrak sosial yang bersumber dari dan menjadi konsensus bersama antara pemilih dengan pasangan calon yang prosesnya melalui Pilkada di mana waktunya harus selesai selama waktu lima tahun.

Dengan demikian selama lima tahun ke depan (2012-2017) baik Jokowi-Ahok maupun PDIP-Gerindra harusnya tidak bisa sepihak/seenaknya mencalonkan diri atau dicalonkan Capres/Cawapres 2014-2019 atau jabatan lain. Karena itu sama halnya mengabaikan amanah. Orang yang abai terhadap amanah lawannya adalah khianat.

Jokowi tentusaja orang baik dan reputasinya juga diakui sebagaian orang. Namun dalam soal khianat dalam urusan amanat soal lain. Jika semua orang bersikap sebagaimana PDI-P atau Jokowi, bagaimana nasib bangsa?

Apakah tidak mungkin saat jadi presiden juga bisa ditinggal sewaktu-waktu sebelum masanya habis?

Karena Jokowi itu orang Islam, saya menyampaikan ini dalam pandangan Islam. Suatu ketika Ali r.a duduk bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wassalam, lalu muncul seorang daripada keluarga al-Aliyah dan bertanya kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah! Beritahulah kepadaku apakah sesuatu yang palling berat dalam agama dan apakah yang ringan?”. Maka jawab Rasulullah: “Yang paling ringan dan mudah adalah mengucap dua kalimah syahadat,dan yang paling berat ialah amanah. Sesungguhnya tidak ada agama bagi orang yang tidak amanah.” (Hadis Riwayat al-Bazar at-Tabrani)

Hadis tersebut menunjukkan betapa beratnya tanggungjawab untuk melaksanakan amanah, hingga baginda menyatakan tidak ada agama bagi orang yang tiada amanah.Tanggungjawab amanah itu menjadi serangkai atau bergandingan dengan agama.

Al-Quran mengatakan, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad), dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.” (QS 8:27).

Seterusnya dari Insan r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda maksudnya : “Tidak sempurna iman bagi sesiapa yang tiada amanah pada dirinya dan tiada agama bagi orang yang tidak dipercayai janjinya”. (Hadis Riwayat Imam Ahmad,al-Bazar at-Tabrani).


Wallahu ‘alam bishowab.

Selanjutnya »

KH Cholil Ridwan :"Kita Jadi Muslim Dzimmi di Indonesia"

Pendiri Pengajian Politik Islam (PPI), KH Cholil Ridwan menyatakan bahwa saat ini kaum Muslim Indonesia menjadi “Muslim Dzimmi”. “Kalau dulu ada istilah kafir dzimmi. Yaitu orang-orang kafir yang dilindungi umat Islam dan bebas menjalankan ibadahnya dengan membayar kewajiban tertentu, maka kini ada–mengutip ungkapan tokoh FPI, Munarman, sebagai Muslim Dzimmi. Di mana umat Islam wajib membayar pajak dan lain-lain tapi tidak bebas menjalankan agamanya. Contohnya jilbab Polwan yang dilarang Kapolri,” terangnya di hadapan ribuan jamaah yang memadati Masjid Al Azhar pada Ahad 30 Maret 2014.

Cholil menjelaskan bahwa beberapa polisi wanita menangis dan mengadu kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena pelarangan jilbab ini.

“Bahkan kini ada perwira wanita AU yang mengundurkan diri karena mempertahankan jilbabnya”ungkap Ketua MUI Pusat ini.
Menurutnya, ini menjelaskan bahwa hal seperti ini mirip zaman Belanda. Di mana umat Islam dibebaskan untuk membentuk majelis taklim, majelis dzikir dan semacamnya, tapi urusan politik dihambat.

“Tapi kalau umat Islam bergerak di politik, maka dilarang,”terangnya dengan semangat.

Tapi biasanya, akan datang para pahlawan yang bergerak di dalam politik mempertahankan negeri ini. Sebut seperti Diponegoro, Imam Bonjol, Cut Nyak Dien, Cut Mutiah dan lain-lain. Atau selanjutnya tampil KH Ahmad Dahlan, KH Hasyim Asyari, Mohammad Natsir dan seterusnya.

Karena itu, pimpinan Pesantren Husnayain ini mengritik pernyataan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah final.

“NKRI belum final selama NKRI belum bersyariah,”tegasnya. Ia menegaskan bahwa Al-Quran telah jelas mewajibkan bagi kaum Muslim untuk menjalankan syariat Islam.

Cholil merasa resah dengan perkembangan politik saat ini. Di mana di daerah-daerah yang merupakan mayoritas Muslim mulai dipimpin oleh Gubernur atau Bupati bukan Muslim. Ia mencontohkan Kalimantan Barat, , Kalimantan Tengah, dan DKI.

“DKI Jakarta yang 85% Muslim, dipimpin Gubernur Islam dan Wakil Gubernurnya bukan Islam,”terangnya.

Pengajian Politik Islam

Melihat perkembangan itulah maka Cholil kemudian berinisiatif mengajak beberapa sahabatnya untuk mengadakan Pengajian Politik Islam (PPI) secara rutin di Masjid Al Azhar.

Pengajian ini telah dimulai sejak Juli 2013 lalu. Selain berisi ceramah-ceramah politik tokoh atau intelektual/ulama Islam, pengajian ini juga rutin mengkaji kitab Al Ahkam al Sulthaniyah Imam Mawardi, Siyasatus Syariyyah Ibnu Taimiyah dan Muqaddimah Ibnu Khaldun.

Pengajian yang dihadiri ratusan dan kadang ribuan jamaah ini berlangsung dua kali sebulan, yaitu pada minggu kedua dan keempat tiap bulan. Tokoh-tokoh Islam dari berbagai partai Islam atau partai bervisi Islam telah hadir memberikan ceramah. Di antaranya : Prof Dr Amien Rais, Dr Fuad Amsyari, MS Kaban, Imron Pangkapi, Munarman, Dr Hidayat Nur Wahid, Kivlan Zein dan lain-lain. Bulan April 2014 ini libur dan akan dimulai lagi pada Mei 2014.

Selanjutnya »