Jalal Ingin Liberalkan Muslim Indonesia Lewat PDIP

Ketua Dewan Syuro IJABI Jalaludin Rahmat KETUA Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI), Amin Djamaludin mengungkapkan bahwa Jalaludin Rakhmat menghendaki adanya Islam liberal di Indonesia. “Dalam seminar berjudul “Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia” di kantor Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Politik (Menkopulhukam), Jalal mengatakan bahwa karena adanya penindasan mayoritas kepada minoritas yaitu Sunni kepada Syiah di Sampang, maka Islam di Indonesia harus liberal,” terangnya di Dewan Dakwah Jakarta, Ahad (27/4). Lolosnya tokoh syiah Jalaluddin Rakhmat menjadi Anggota DPR periode 2014-2019, juga ditanggapi...

Selanjutnya »

Ketika 'Jokowi Effect' Gak Ngefek

Seperti yang bisa diduga, Megawati telah meneken jalan kehancuran bagi PDIP dengan deklarasi pencapresan Jokowi. Pada pemilu legislatif 9 April 2014, rakyat memberikan pelajaran telak kepada Lembaga Survei, pengamat dan tokoh-tokoh politik seperti Luhut Pandjaitan, yang selama ini mendorong PDIP segera mencapreskan Jokowi untuk suara 30%-35%. PDIP memang pemenang pemilu, tapi 19% jelas bukan 35%. Sesaat setelah Quick Count dimulai dan posisi PDIP segera ketahuan, diberitakan bahwa Jokowi duduk termenung-menung di teras. Saat ditanya wartawan, yang pertama keluar dari mulutnya adalah menyalahkan Bappilu, caleg PDIP dan Puan Maharani. Semua,...

Selanjutnya »

Libatkan Vatikan, Blunder Fatal Jokowi di Istana Jacob

Kesalahan pertama adalah terlibatnya Amerika Serikat, melalui duta besarnya Robert O. Blake dalam pertemuan itu. Dalam pandangan saya, kalau pun PDI Perjuangan memandang faktor AS itu begitu signifikan, sikap ‘sumerah’ tersebut tidaklah harus dibuat setelanjang itu ke publik. Menjadikannya hanya sebagai ‘rahasia dapur’ tentu saja lebih elok untuk nama besar PDIP yang biasa menampilkan retorika-retorika kemandirian dan anti-asing khas Bung Karno itu di mata public. Bagi saya, sebagaimana ‘faktor militer’, ‘faktor AS’ hanyalah mitos yang entah mengapa tanpa reserve kita pertahankan. Seolah, tanpa dukungan AS, tak mungkin seseorang bisa...

Selanjutnya »

Bungkam Soal Freeport, Jokowi Takut AS ?

JAKARTA - Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Taufik Bahauddin menilai calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo alias Jokowi tidak punya nyali melawan kepentingan Amerika Serikat (AS). Hal ini terlihat dari Jokowi untuk menanggapi isu renegosiasi kontrak PT Freeport. Bahkan dalam hal ini, menurut Taufik, Jokowi kalah telak dari rival beratnya, Prabowo Subianto. "Saya dengar Prabowo juga ditanya masalah ini oleh salah satu kamar dagang di AS dan langsung dijawab, hormati perjanjian jangan ambil yang jadi hak bangsa ini," kata Taufik kepada wartawan di Jakarta, Senin (7/4). Taufik mensinyalir Jokowi belum punya konsep tentang...

Selanjutnya »

Mega Diprediksi Tetap Dikte Jokowi Jika Jadi Presiden

Sikap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang selalu manut kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dinilai menunjukkan bahwa mantan Wali Kota Solo itu tak akan pernah lepas dari titah Megawati.Belum lama ini, Jokowi juga membela kebijakan Megawati yang menjual aset negara seperti Indosat, kapal tanker VLCC Pertamina, atau gas Tangguh dengan harga murah ke China saat menjabat sebagai Presiden. Mengenai hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan tak ada jaminan bila Jokowi jadi Presiden maka akan lepas dari pengaruh Megawati Soekarnoputri.Sebab menurutnya, Jokowi dibesarkan...

Selanjutnya »

Andai Semua Pemimpin seperti Jokowi, Bagaimana Nasib Bangsa?

Ada beberapa pertanyaan menarik terkait pencapresan Jokowi, setidaknya pernah disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus. Di beberapa media ia menilai pencapresan Jokowidinilai minus etika atau fatsun politik karena baik Megawati maupun Jokowi tidak lebih dulu meminta persetujuan rakyat Jakarta atau DPRD DKI sebelum memberi atau menerima mandat sebagai Capres. Jokowi dan Ahok dinilai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang dipilih oleh mayoritas pemilih DKI Jakarta untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI periode 2012-2017. Karena itu, pencalonannya tidak bisa sembarangan tanpa...

Selanjutnya »

KH Cholil Ridwan :"Kita Jadi Muslim Dzimmi di Indonesia"

Pendiri Pengajian Politik Islam (PPI), KH Cholil Ridwan menyatakan bahwa saat ini kaum Muslim Indonesia menjadi “Muslim Dzimmi”. “Kalau dulu ada istilah kafir dzimmi. Yaitu orang-orang kafir yang dilindungi umat Islam dan bebas menjalankan ibadahnya dengan membayar kewajiban tertentu, maka kini ada–mengutip ungkapan tokoh FPI, Munarman, sebagai Muslim Dzimmi. Di mana umat Islam wajib membayar pajak dan lain-lain tapi tidak bebas menjalankan agamanya. Contohnya jilbab Polwan yang dilarang Kapolri,” terangnya di hadapan ribuan jamaah yang memadati Masjid Al Azhar pada Ahad 30 Maret 2014. Cholil menjelaskan bahwa beberapa polisi wanita menangis...

Selanjutnya »

Tahun Politik, Tahunnya Caleg Gila

TIDAK ada yang gratis di dunia ini, lebih – lebih dalam dunia politik. Ongkos menjadi calon anggota legislatif (caleg) besarnya bisa sampai miliaran rupiah, kisarannya adalah Rp 75 juta hingga Rp 1,5 miliar. Jika rata-rata biaya yang harus dikeluarkan setiap caleg adalah ratusan juta rupiah, maka untuk pencalegan DPR akan menghabiskan biaya triliunan rupiah. Dana tersebut digunakan paracaleg untuk kebutuhan kampanye, selain itu seorang caleg juga mengeluarkan dana untuk keperluan lainnya, seperti membangun jaringan politik, simpul-simpul masyarakat, tim kampanye, sumbangan kepada pemilih, biaya akomodasi, serta termasuk juga di dalamnya adalah...

Selanjutnya »