Arogansi Jokowi Terkait Politik Anggaran Bisa Berakibat Fatal

Dalam debat capres cawapres perdana yang diselenggarakan KPU, pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) mengutarakan sejumlah gagasannya jika berhasil terpilih menjadi presiden dan wakil presiden di Pilpres 2014. Salah satunya, tentang kebijakan politik anggaran Jokowi yang akan memotong anggaran yang diberikan pusat ke daerah jika pemerintah daerah tidak ikuti aturan yang sudah ditetapkan pusat.

Jokowi mempunyai cara jitu untuk menghadapi masalah pemda yang mbalelo itu, yakni dengan politik anggaran. "Rata-rata 85 persen anggaran daerah berasal dari pusat. Kalau tidak mau (sejalan), beri punishment, daerah diperintah, bisa DAK (Dana Alokasi Khusus) dipotong, DAK dikurangi," kata Jokowi di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6).

Bagi Jokowi yang pernah memimpin Solo dan DKI Jakarta, pemotongan DAK itu sesuatu yang mengerikan bagi pemerintah daerah. "Ini agar daerah seiring dengan pemerintah pusat," tegas Jokowi.

Soal peraturan yang seringkali tumpang tindih antara pusat dan daerah, Jokowi menyodorkan solusi satu pintu. "Sebab kalau semua bisa mengeluarkan, banyak peraturan daerah yang bertentangan dengan pusat," kata Jokowi. "Pintunya harus diberi satu."

Hal ini dinilai sebagai sebuah gagasan yang blunder dan akan membuat kacau koordinasi antara pusat dan daerah. Sebab, Jokowi tidak bisa dengan begitu saja memotong anggaran ke daerah hanya karena perbedaan pendapat soal kebijakan.

Dengan kebijakan Jokowi yang dinilai arogan ini, para pegawai negeri sipil di daerah nantinya akan terancam tidak bisa gajian karena Jokowi memotong anggaran tersebut. Hal ini juga akan membuat disintegrasi bangsa.

Berikut dampak yang akan terjadi terhadap arogansi Jokowi tentang kebijakan politik anggaran daerah:

1.Gaji PNS di daerah bisa tersendat, akan muncul aparat mogok kerja yang mengganggu operasional Pemda
2.Birokrasi tidak jalan, pelayanan publik seperti rumah sakit, kecamatan,  sekolah negeri tersendat sehingga akan menyebabkan kerusuhan sosial.
3.Uang negara adalah uang rakyat, ketidakadilan bisa menyebabkan disintegrasi bangsa, daerah dengan SDA melimpah bisa keluar dari NKRI.

Posted in: Politik