07:38
faried
Setelah KPK terbentuk, maka tidak bisa dipungkiri banyak pejabat, politikus maupun orang-orang swasta yang ditangkap karena melakukan tindak pidana korupsi. Koruptor berjibun, tidak pandang laki perempuan, tidak pandang Parpol lama atau Parpol baru. Berita-berita keseriusan KPK pun menjadi lahapan setiap hari di media massa. Saking banyaknya korupsi di lembaga-lembaga negara, maka berita korupsi pejabat maupun politikus kini menjadi tren selain terorisme.
Berbeda dengan kasus narkoba, berbagai rilis justru sudah dikeluarkan oleh beberapa pihak terkait daftar nama-nama pejabat, politikus, maupun nama Partai Politik yang diduga terlibat maupun oknum yang sudah divonis maupun yang sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor maupun Pengadilan lainnya. Diantara daftar-daftar itu, meski bukan dikeluarkan oleh otoritas resmi semacam KPK, namun data itu ternyata juga didapat dari KPK. Oleh karenanya, mereka pun memiliki data yang mirip-mirip dan bahkan susah untuk dibantah. Isinya pun, ternyata memang sesuai dengan apa yang sering kita dapat dari media massa selama ini.
Misalnya apa yang disampaikan oleh Staf Khusus Presiden Andi Arief kepada Rakyat Merdeka pada 10 Maret 2014. Data yang didapat Andi dari KPK ini, sampai saat ini sudah beredar luas berbentuk grafis. Hingga tulisan ini dibuat, tidak satu pun Partai Politik yang protes maupun membantah data tersebut. Asumsinya, karena tidak ada yang membantah, apa yang disampaikan oleh Andi Arief tersebut benar adanya.
Republika Online pada 11 Maret 2014 siang, tampaknya juga mendapatkan data yang sama dari KPK, persis yang didapat Andi. Sehingga, Portal Berita Nasional ini juga merilis data korupsi periode 2005-2013, isinya mirip dengan yang disampaikan Andi. Republika menyebut, ada 40 kader GOLKAR terlibat korupsi, diikuti PDI-P 27, Demokrat 17, PAN 8, PPP 8, PKB 2, GERINDRA 2, PKS 1, PBR 2, PKPI 1, PBB 2.
Metro TV juga melakukan hal yang sama, merilis daftar kasus korupsi yang menjerat Parpol hingga tahun 2013. Hanya saja, MetroTV merilis data kasus korupsi parpol berbentuk grafis dan ditayangkan secara Nasional pada Kamis 13 Maret 2014. Inilah rilis MetroTV selengkapnya:
Sementara itu dari jejaring sosial Twitter, juga tidak kalah menarik. Akun @KPKwatch_RI yang dalam bio-nya mengaku sebagai “Masyarakat Pemantau Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Info kegiatan, produk, dan kebijakan KPK 2003 - 2014 dalam upaya pemberantasan korupsi”, merilis hasil riset mereka menggunakan grafis cukup rapi dan jelas. Tidak hanya berhenti di 2013, akun ini menganalisa hingga Maret 2014. Selain menunjukkan data berbentuk grafis, akun yang lagi naik daun ini juga merilis nama-nama lengkap seluruh politisi dan pejabat yang terlibat korupsi.
Dari data-data yang dirilis, baik yang bersumber dari sumber resmi atau bukan, tampaknya memiliki kemiripan. Dari data-data itu, dapat disimpulkan sementara bahwa ternyata Parpol Berbasis Islam seperti PKB, PPP, PAN, PBB maupun PKS ternyata lebih rendah keterlibatannya di dalam kasus pidana Extra Ordinary Crime dibanding Parpol berbasis ideologi lainnya.
Meski begitu, jika dilihat dari hasil Pemilu 2004 dan 2009, tampak sekali bahwa pada dua Pemilu terakhir, kejahatan EOC belum dijadikan sebagai musuh bersama melalui aksi nyata pada saat pencoblosan. Masyarakat belum menghukum Parpol-Parpol bermasalah. Padahal, Pemilu bisa dijadikan momen terbaik masyarakat untuk menghukum Parpol bermasalah tersebut. Sayangnya, masyarakat mungkin tidak sadar menjadi korban pencitraan rutin lima tahunan menjelang Pemilu. Terbukti meski ada Parpol yang rendah keterlibatan kadernya dalam kejahatan EOC, namun perolehan suara mereka tetap saja rendah. Dengan demikian, tidak salah apabila ada yang menuduh bahwa justru masyarakat sendiri yang menginginkan Partai Politik untuk korupsi.
Khusus menjelang Pemilu 2014, fakta ini jelas sangat penting disampaikan kepada masyarakat. Kenapa, karena selama masa kampanye Pemilu, seluruh Parpol telah berlomba-lomba mencari simpati dengan mendekati konstituennya. Beragam cara dilakukan untuk memikat publik, hanya untuk merayu mereka untuk memilihnya di Pemilu nanti. Untuk itu, pemilih harus pandai. Bujuk rayu yang dilakukan banyak Parpol, harus dihadapi dengan teliti dan tidak asal memilih. Masa kampanye yang pendek, sudah pasti akan dimanfaatkan secara pendek pula oleh para Caleg dan kader Parpol untuk berbuat baik. Ada yang tulus, ada juga yang semu. Itulah faktanya. Kebaikan selama masa kampanye kadang tidak lanjutkan pada masa setelah menang di Pemilu.
Untuk menghindari korban penipuan pencitraan, tentu banyak cara bisa dilakukan. Salahsatunya adalah dengan membuka lembar demi lembar catatan hitam setiap Parpol. Ini yang selama ini belum dilakukan masyarakat. Semakin banyak kader dan oknum pengurus atau anggota Parpol terlibat tindak pidana, sebaiknya dihindari. Pemilu hanya sekali dalam lima tahun, sangat beresiko jika asal-asalan saat mencoblos selama tiga di bilik suara. Masihkah kita rela menggadaikan masa depan negara ini di tangan koruptor hanya dengan selembar uang duapuluhribuan ?
Berbeda dengan kasus narkoba, berbagai rilis justru sudah dikeluarkan oleh beberapa pihak terkait daftar nama-nama pejabat, politikus, maupun nama Partai Politik yang diduga terlibat maupun oknum yang sudah divonis maupun yang sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor maupun Pengadilan lainnya. Diantara daftar-daftar itu, meski bukan dikeluarkan oleh otoritas resmi semacam KPK, namun data itu ternyata juga didapat dari KPK. Oleh karenanya, mereka pun memiliki data yang mirip-mirip dan bahkan susah untuk dibantah. Isinya pun, ternyata memang sesuai dengan apa yang sering kita dapat dari media massa selama ini.
Misalnya apa yang disampaikan oleh Staf Khusus Presiden Andi Arief kepada Rakyat Merdeka pada 10 Maret 2014. Data yang didapat Andi dari KPK ini, sampai saat ini sudah beredar luas berbentuk grafis. Hingga tulisan ini dibuat, tidak satu pun Partai Politik yang protes maupun membantah data tersebut. Asumsinya, karena tidak ada yang membantah, apa yang disampaikan oleh Andi Arief tersebut benar adanya.Republika Online pada 11 Maret 2014 siang, tampaknya juga mendapatkan data yang sama dari KPK, persis yang didapat Andi. Sehingga, Portal Berita Nasional ini juga merilis data korupsi periode 2005-2013, isinya mirip dengan yang disampaikan Andi. Republika menyebut, ada 40 kader GOLKAR terlibat korupsi, diikuti PDI-P 27, Demokrat 17, PAN 8, PPP 8, PKB 2, GERINDRA 2, PKS 1, PBR 2, PKPI 1, PBB 2.
Metro TV juga melakukan hal yang sama, merilis daftar kasus korupsi yang menjerat Parpol hingga tahun 2013. Hanya saja, MetroTV merilis data kasus korupsi parpol berbentuk grafis dan ditayangkan secara Nasional pada Kamis 13 Maret 2014. Inilah rilis MetroTV selengkapnya:
Sementara itu dari jejaring sosial Twitter, juga tidak kalah menarik. Akun @KPKwatch_RI yang dalam bio-nya mengaku sebagai “Masyarakat Pemantau Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Info kegiatan, produk, dan kebijakan KPK 2003 - 2014 dalam upaya pemberantasan korupsi”, merilis hasil riset mereka menggunakan grafis cukup rapi dan jelas. Tidak hanya berhenti di 2013, akun ini menganalisa hingga Maret 2014. Selain menunjukkan data berbentuk grafis, akun yang lagi naik daun ini juga merilis nama-nama lengkap seluruh politisi dan pejabat yang terlibat korupsi.
Dari data-data yang dirilis, baik yang bersumber dari sumber resmi atau bukan, tampaknya memiliki kemiripan. Dari data-data itu, dapat disimpulkan sementara bahwa ternyata Parpol Berbasis Islam seperti PKB, PPP, PAN, PBB maupun PKS ternyata lebih rendah keterlibatannya di dalam kasus pidana Extra Ordinary Crime dibanding Parpol berbasis ideologi lainnya.
Meski begitu, jika dilihat dari hasil Pemilu 2004 dan 2009, tampak sekali bahwa pada dua Pemilu terakhir, kejahatan EOC belum dijadikan sebagai musuh bersama melalui aksi nyata pada saat pencoblosan. Masyarakat belum menghukum Parpol-Parpol bermasalah. Padahal, Pemilu bisa dijadikan momen terbaik masyarakat untuk menghukum Parpol bermasalah tersebut. Sayangnya, masyarakat mungkin tidak sadar menjadi korban pencitraan rutin lima tahunan menjelang Pemilu. Terbukti meski ada Parpol yang rendah keterlibatan kadernya dalam kejahatan EOC, namun perolehan suara mereka tetap saja rendah. Dengan demikian, tidak salah apabila ada yang menuduh bahwa justru masyarakat sendiri yang menginginkan Partai Politik untuk korupsi.
Khusus menjelang Pemilu 2014, fakta ini jelas sangat penting disampaikan kepada masyarakat. Kenapa, karena selama masa kampanye Pemilu, seluruh Parpol telah berlomba-lomba mencari simpati dengan mendekati konstituennya. Beragam cara dilakukan untuk memikat publik, hanya untuk merayu mereka untuk memilihnya di Pemilu nanti. Untuk itu, pemilih harus pandai. Bujuk rayu yang dilakukan banyak Parpol, harus dihadapi dengan teliti dan tidak asal memilih. Masa kampanye yang pendek, sudah pasti akan dimanfaatkan secara pendek pula oleh para Caleg dan kader Parpol untuk berbuat baik. Ada yang tulus, ada juga yang semu. Itulah faktanya. Kebaikan selama masa kampanye kadang tidak lanjutkan pada masa setelah menang di Pemilu.
Untuk menghindari korban penipuan pencitraan, tentu banyak cara bisa dilakukan. Salahsatunya adalah dengan membuka lembar demi lembar catatan hitam setiap Parpol. Ini yang selama ini belum dilakukan masyarakat. Semakin banyak kader dan oknum pengurus atau anggota Parpol terlibat tindak pidana, sebaiknya dihindari. Pemilu hanya sekali dalam lima tahun, sangat beresiko jika asal-asalan saat mencoblos selama tiga di bilik suara. Masihkah kita rela menggadaikan masa depan negara ini di tangan koruptor hanya dengan selembar uang duapuluhribuan ?
Posted in: Kajian Kritis
0 comments:
Post a Comment