Jokowi Ingin Hapus Subsidi BBM Jika Jadi Presiden

Jokowi bersama pengusaha SPBU, Megawati Soekarnoputri

Siapa bilang Joko Widodo pro ekonomi kerakyatan?. Ternyata Jokowi juga seorang penganut ekonomi liberal.

Buktinya, Jokowi berencana jika nantinya dirinya terpilih menjadi presiden akan mengurangi BBM bersubsidi secara bertahap selama empat tahun hingga subsidi untuk BBM benar-benar hilang.

Menurut Jokowi, pengurangan tersebut untuk menghapus BBM bersubsidi yang menjadi beban APBN dan bisa membuat kuota BBM jebol.

"Saya kira empat tahun lah, subsidi BBM tadi empat tahun tapi berjenjang. Kurang-kurang lalu hilang," ujar Jokowi di acara Musrenbangnas 2014, di Jakarta, Rabu (30/4/2014), seperti dikutip Inilah.com.

Menurut Jokowi, pemilihan opsi karena adanya guncangan ekonomi sosial, namun dengan catatan subsidi BBM tersebut harus bisa diberikan kepada yang lebih membutuhkan.

"Ya guncangan ekonomi sosial, tapi harus. Tapi dengan catatan subsidi itu bisa diberikan kepada yang menerima," jelasnya.

Dia mencontohkan subsidi untuk petani, subsidi untuk nelayan harus menerima alokasi penghapusan BBM bersubsidi secara maksimal. "Misalnya subsidi untuk petani, subsidi untuk nelayan yang dibutuhkan oleh mereka," kata Jokowo.

Sekadar perlu diketahui, program penghapusan subsidi merupakan salah satu ciri penganut ekonomi neo-liberal. Ini merupakan salah satu dari apa yang umum disebut sebagai Konsensus Washington.

Istilah Konsensus Washington diperkenalkan oleh John Williamson pada tahun 1989 untuk mendeskripsikan sepuluh kebijakan ekonomi yang menurutnya perlu menjadi standar reformasi bagi negara berkembang yang baru didera krisis.

Konsensus ini merekomendasikan diantaranya disiplin anggaran pemerintah; pengarahan pengeluaran pemerintah dari subsidi ke belanja sektor publik, terutama di sektor pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan, sebagai penunjang pertumbuhan dan pelayanan masyarakat kelas menengah ke bawah. Termasuk dalam poin ini adalah penghapusan subsidi BBM.

Lalu, termasuk bagian dari Konsensus Washington adalah reformasi pajak, dengan memperluas basis pemungutan pajak; tingkat bunga yang ditentukan pasar dan harus dijaga positif secara riil; nilai tukar yang kompetitif; liberalisasi pasar dengan menghapus restriksi kuantitatif; penerapan perlakuan yang sama antara investasi asing dan investasi domestik sebagai insentif untuk menarik investasi asing langsung; privatisasi BUMN; deregulasi untuk menghilangkan hambatan bagi pelaku ekonomi baru dan mendorong pasar agar lebih kompetitif; dan keamanan legal bagi hak kepemilikan.

Posted in: News